Bongkar Kredit Fiktif Rp27,6 Miliar di Bank Jogja

Anggota DPRD Kota Jogja, Wisnu Sabdono Putro dan aktivis Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba saat menjadi pembicara dalam diskusi kritis media bertema 'Fenomena Kredit Fiktif Bank Pelat Merah di Jogja' di Timoho, Kota Jogja, Senin (5/4). Foto: Ara/respons.id

RESPONS, JOGJA – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Jogja yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja mengalami kekacauan akurasi data penerima kredit. Ditemukan dugaan kredit fiktif yang mencapai Rp27,6 Miliar.

Lembaga keuangan daerah yang concern pada pengembangan UMKM Kota Jogja itu tengah menuai sorotan dari berbagai pihak. Dalam acara diskusi kritis media bertema ‘Fenomena Kredit Fiktif Bank Pelat Merah’ di Jogja Senin (5/4), muncul desakan untuk membongkar dugaan kredit fiktif senilai Rp27,6 miliar melalui pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD Kota Jogja.

“Kami akan coba untuk mengajukan pansus terkait Bank Jogja ini, karena kita ingin mengetahui, sejauh mana perkembangannya,” terang anggota DPRD Kota Jogja, Wisnu Sabdono Putro, yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.

RESPONS JUGA:Raperda BPR Syariah Jogja Batal Dibahas, Pimwan Membantah

Politisi PDIP itu berniat mengajukan pembentukan pansus kasus dugaan kredit fiktif sebesar Rp27,4 miliar yang dicairkan oleh BPR Bank Jogja. Semangat pansus adalah untuk membongkar benang kusut terjadinya kredit fiktif. Sehingga ada keterbukaan publik, masyarakat pun mengetahui kebenarannya.

“Harus ada semangat transparansi, ini menyakiti warga Jogja. Terutama nasabah Bank Jogja, pasti ada ketakutan,” ucap legislator yang duduk di Komisi A, itu.

Menurutnya, proses hukum memang sudah berjalan, namun pembentukan pansus juga menjadi kebutuhan. Bank Jogja sebagai BUMD Kota Jogja tidak bisa dilepaskan dari kebijakan. “Kita tidak ingin mendahului, sebatas menyajikan analisa saja,” terangnya

Sejauh ini terdapat dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, keduanya dari Transvision dan ditangani Kejati. Jika terbentuk pansus, maka pihak-pihak yang terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk juga peran dan tanggung jawab dewan pengawas. “Terdapat kemungkinan dewan pengawas telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” katanya.

Ia mengungkapkan penerima kredit mengelabuhi sistem pendataan untuk mencairkan dana pinjaman. “Bahkan, ada seorang peternak yang di situ diseragami, id card, lalu dikasih slip gaji. Kredit Rp10 juta, tapi cuma dikasih Rp1 juta,” ujar Wisnu.

Pembicara lainnya dari Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba menemukan fakta bahwa ada modus pemalsuan identitas dalam dugaan aliran kredit fiktif ini. “Bagaimana mungkin sebuah bank dapat mengucurkan dananya semudah itu, tanpa disertai akurasi. Kita, sebagai warga masyarakat umum saja, untuk mengajukan kredit, syaratnya itu banyak sekali. Harus diketahui suami atau istri, lalu survei yang prosesnya cukup panjang,” ujar dia.

Kamba mendorong dewan pengawas dapat memerankan fungsinya dengan baik. Termasuk juga anggota dewan yang salah satunya memiliki fungsi controlling, supaya kasus yang sama tidak terulang dan kembali menimpa bank-bank plat merah di kemudian hari.

“Perbankan daerah wajib mengedepankan sikap kehati-hatian. Jangan mudah memberi kredit dalam jumlah besar hanya bermodal fotokopi KTP saja. Tapi, proses verifikasi, check and recheck menjadi sangat penting,” tutur Kamba.

RESPONS JUGA:Pembahasan BPR Syariah Dilanjutkan

Dua Tersangka

Kasus dugaan kredit di Bank Jogja mencuat ke publik setelah dua orang resmi ditetapkan tersangka oleh Kejati DIY, Jumat (26/3). Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIY Mohammad Fatin, menjelaskan dua orang tersangka tersebut yakni bernama Klau Victor Apryanto alias KVA dan Farel alias FE, kata Fatin.

Fatin menyampaikan bahwa keduanya bekerja di PT Indonusa Telemedia (Transvision). Adapun KVA berperan sebagai branch manajer, sedangkan untuk FE merupakan bendahara atau manajer keuangan di Transvision. Usai penetapan tersangka, keduanya ditahan di Lapas Kelas II A Jogja selama 20 hari sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut.

Kronologi

Kasus dugaan kredit fiktif muncul dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama PD BPR Bank Jogja dengan PT Indonusa Telemedia (Transvision) tertanggal 19 Agustus 2019. Saat itu KVA menjabat sebagai Branch Manager (pimpinan cabang) Transvision yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No. 15 Mantrijeron, Jogja. Sedangkan F menjabat bendahara atau manajer keuangan di Transvision.

Kedua tersangka tersebut memanfaatkan fasilitas kredit bagi karyawan yang ada di Bank Jogja. Tercatat ada 167 karyawan yang mengajukan kredit, namun hanya 5 karyawan yang tercantum sebagai karyawan tetap Transvision. Sedangkan lainnya merupakan data karyawan yang tidak valid.

Kemudian ratusan karyawan diduga fiktif itu mendapatkan pelatihan sebelum datang ke Bank Jogja untuk melakukan pencairan dana. Pun mereka tersebut mendapatkan seragam yang berlogo Transvision, slip gaji dan rekening bank juga ikut disertakan. Untuk meyakinkan pihak bank, slip gaji dan rekening bank milik karyawan fiktif itu ikut disertakan.

Sedangkan peran F yakni saat itu ikut mendampingi pada saat ke Bank Jogja. Setiap karyawan yang ingin mengajukan kredit terlebih dahulu diambil foto. Jumlah pinjaman antara Rp 80 juta hingga Rp 300 juta dengan batas pengembalian 120 bulan.

Awalnya angsuran berjalan normal. Namun memasuki bulan September 2020, sebagian kredit tersebut macet. Sehingga hasil audit dari tim Kejati DIY mengalami kerugian senilai Rp 27,6 miliar. (Ara)

Response (1)

Comments are closed.