Budaya Literasi Digital di Indonesia Masih Rendah, Inilah Penyebabnya

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, dalam webinar bertajuk ‘Meningkatkan Literasi Digital dalam Upaya Membangun Daya Saing Bangsa’ yang digelar Kominfo bekerjasama dengan Komisi I DPR RI, Rabu (22/09). Foto : respons istimewa

RESPONS, JOGJA – Budaya literasi digital di Indonesia tergolong masih rendah. Berdasarkan Survei Proogramme for International Student Assessment (PISA) 2018 lalu, Indonesia menempati peringkat 10 negara terbawah terkait kemampuan tingkat literasi.

“Indonesia pada peringkat 71 dari 79 negara dunia,” terang Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, dalam webinar bertajuk ‘Meningkatkan Literasi Digital dalam Upaya Membangun Daya Saing Bangsa’ yang digelar Kominfo bekerjasama dengan DPR RI Rabu (22/09).

Menurut Sukamta berbagai faktor yang membuat kemampuan literasi di di Indonesia masih rendah. Antara lain, digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan literasi baca tulis. Kemampuan itu meliputi kemampuan membaca, menulis, mencari, menganalisis, mengolah dan membagikan teks tertulis.

RESPONS JUGA : Data 2 Juta Pengguna BRI Life Diduga Bocor, Sukamta : RUU PDP Harus Segera Rampung

Rendahnya literasi digital indonesia juga karena kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini pada literasi digital. “Ini hal yang perlu diasah sejak dari pendidikan dasar,” tutur dia.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, pemanfaatan internet belum optimal untuk menunjang produktivitas. Internet oleh masyarakat masih dimanfaatkan sebatas untuk bersosial media, mengakses informasi bahkan sekedar hiburan.

Menurutnya, membudayakan literasi digital itu harus dilakukan. Bahkan menurutnya literasi digital bisa dimasukan dalan kurikulum pendidikan dasar agar pelajar mampu bersikap kritis dan argumentatif.

“Para guru juga harus dibekali dengan kemampuan literasi digital, sehingga apa yang disampaikan kepada para siswa tersebut guru telah memahaminya terlebih dahulu. Regulasi dalam pemanfaatan dan keamanan digital juga wajib ditingkatkan,” ucap politisi asal daerah pemilihan DIY, itu.

Soroti Peraturan Mendikbud

Sukamta menyoroti pula Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/2016 tentang implementasi pembelajaran Teknologi Informasi Komunikasi juga lebih berfokus pada kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan perangkat teknologi daripada kemampuan menganalisis dan memproses informasi yang didapat secara daring.

RESPONS JUGA : Gawat, Laut Natuna Diserbu Ribuan Kapal Asing, Inilah Cara Mempertahankan

Data dari BPS tahun 2020 menunjukkan persentase rumah tangga yang dapat mengakses internet tertinggi selama ini masih didominasi di pulau Jawa. Sedangkan angka terendah berada di wilayah Indonesia timur.

“Permasalahan ini juga harus dilakukan percepatan agar seluruh wilayah di tanah air dapat mengakses internet. Kerjasama pemerintah dengan penyedia layanan harus ditingkatkan supaya tak ada daerah yang menjadi ‘blank spot’, ” ungkapnya. (Ara/Age).