Buntut KLB, Demokrat DIY Pecat Dua Ketua DPC

DPD Partai Demokrat DIY saat mendatangi Kanwil Kemenkumham DIY, untuk menolak kepengurusan hasil KLB Kubu Moeldoko.

RESPONS, JOGJA – DPD Partai Demokrat DIY akhirnya melakukan pemecatan kepada dua kadernya yang keduanya sama-sama menjabat posisi strategis. Mereka adalah Ketua DPC Partai Demokrat Sleman, Sardjono dan Ketua DPC Partai Demokrat Bantul, Nur Rahmat.

Kepastian pemecatan dua pucuk pimpinan di dua kabupaten itu menyusul keterlibatan mereka dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumater Utara.

RESPONS JUGA:Isu Kudeta, Demokrat DIY: Layu Sebelum Berkembang

“Dua-duanya Ketua, dipecat karena membelot, hadir dalam KLB. Tidak taat dengan aturan partai,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang saat bersama jajaran pengurus Partai Demokrat mendatangi kantor Kemenkumham DIY, dalam rangka menyerahkan berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Rabu (10/3).

Penyisiran keterlibatan kader Demokrat di DIY ternyata tak cukup kepada dua orang tersebut. Pun, Heri masih mengembangkan sanksi kepada kader lainnya yang dicurigainya hadir dalam KLB di Deli Serdang. “Kami akan cari, siapa yang membelot kami pecat. Ada satu orang lagi, (DPC) Kulonprogo. Ketua juga,” ungkapnya.

Diketahui, dari sisi penguasaan parlemen terhadap dua kader yang dipecat tersebut, bahwa Partai Demokrat sendiri memiliki dua kursi di DPRD Bantul dan absen di DPRD Sleman.

Menolak KLB

Sementara dalam acara ke Kemenkumham DIY tersebut, Heri didampingi pengurus jajaran DPD DIY serta tingkat DPC untuk menyerahkan berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat. “Didampingi pengurus DPC, DPD dan anggota dewan, kami serahkan berkas AD/ART partai Demokrat yang sah. Tidak seperti AD/ART yang tiba-tiba diubah di (KLB) Deli Serdang,” katanya.

Politisi yang memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengakui keputusan ada di Kemenkumham tingkat pusat. Namun di daerah tetap akan dilakukan komunikasi baik langkah-langkah hukum maupun politik. “Kita komunikasi dengan yang terkait politik, yaitu KPU dam Kakanwil,” ucapnya.

RESPONS JUGA:PDIP Anjlok, Demokrat Melesat, Partai Ummat Mengejutkan

Heri meminta supaya pemerintah menolak KLB di Deli Serdang yang hasilnya berupa menyatakan Moeldoko sebagai ketua umum. “Pemerintah supaya menolak hasil KLB di Deli Serdang, karena (pesertanya) senior-senior itu sudah dipecat,” katanya.

Heri menyayangkan KLB itu dan pihaknya tetap solid mendukung hasil kongres di Jakarta 2020 silam yakni AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. “Kami menyayangkan keterlibatan KSP Moeldoko. Karena keterlibatan eksternal KSP Moeldoko, kami di daerah seluruh Indonesia solid melawan itu. Ketua umum yang sah hasil Kongres di Jakarta, AHY,” tandas dia.(Ara)