Dana Bagi Hasil Pajak, Pemerintah Pusat Dinilai Tak Transpran

  • Share

RESPONS.id – Pembagian dana hasil pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat selama ini masih menyisakan masalah bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mengetahui ujung pangkal dana yang diterima dari hasil pajak karena dinilai tranaspran.

“Sehingga (karena tidak tidak transparans) daerah tidak mengetahui sebenarnya berapa pajak yang diperoleh. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hanya menerima saja,” terang Anggota Komite IV DPD RI dari DIY Cholid Mahmud dalam forum rapat kerja dengan jajaran Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Rabu (7/8/2019), di Gedung Dewan Derwakilan Daerah DIY Jalan Kusumanegara 133 Yogyakarta.

Menurut Cholid dana bagi hasil pajak yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah, termasuk ke DIY, dinilai tidak transparan. Pemerintah daerah hanya sekedar menerima penyaluran dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat, tanpa mengetahui hasil pajak yang diperoleh maupun ketentuan pembagian hasil pajak.

“Menjadi tidak transparan itu hanya karena aspek komunikasi. Karena itu akan kami dorong agar transparan,” ungkapnya.

Dana bagi hasil pajak kedudukannya sama halnya dengan pendapatan keuangan lainnya yang semestinya dilakukan secara terbuka. “Daerah tidak pernah diberitahu. Harusnya terbuka. Ini kan duit negara. Tidak bisa disembunyikan,” ujar dia.

Rapat kerja dalam rangka Evaluasi Dana Transfer ke Daerah tahun Anggaran 2018 dan 2019 kali ini dihadiri perwakilan Pemerintah DIY yakni Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) dan Paniradya Keistimewaan. Sedangkan pemerintah kabupaten/ kota diwakili Bappeda serta Dinas Keuangan dan Aset daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan  informasi dan evaluasi atas dana transfer daerah yang sudah maupun sedang berlangsung. Berbagai pihak yang hadir dalam forum tersebut pun mendesak agar pengelolaan dana hasil pajak dilaksanakan secara transparans.

Dari hasil presentasi diketahui dana transfer terkecil di DIY adalah dana hasil bumi dan alam, karena DIY tidak memiliki hasil alam yang besar sebagaimana provinsi lain. Selain mengulas terkait pembagian dana bagi hasil pajak pusat dan daerah, forum rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020. Jaring aspirasi diperlukam sebagai masukan anggota Komite IV DPD RI untuk dibahas dan ditindaklanjuti dalam persiapan RAPBN 2020.

Muncul beberapa isu penting dalam RAPBN 2020 kaitannya dengan daerah. Pertama, memastikan pemda melaksanakan tugasnya dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik di daerah.

Kedua, penguatan kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik afirmasi kepada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik terutama infrastruktur konektivitas.

Ketiga,memperkuat pengalokasian DAK nonfisik berbasis kinerja, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Keempat, peningkatan DID (Dana Insentif Daerah) untuk memacu kinerja pemda. Kelima, penguatan Dana Desa dan pengawasannya.

Hal lain yang dirasakan menggganjal adalah terkait kontrak ndelosor yang menyulitkan pemda. Ditambah lagi juknis (petunjuk teknis) dari pusat turun terlambat sehingga tercipta masalah klasik.

Cholid mencontohkan, ada proyek dengan pagu anggaran dari pemerintah pusat misalnya Rp 100 miliar, ternyata saat lelang kontraktor menawar lebih murah Rp 80 miliar.

“Nah, ini jadi masalah. Ini kan unik. Pada satu sisi sebenarnya itu efisiensi tetapi di sisi lain dianggap kinerja pemda kurang bagus karena tidak mampu menghabiskan anggaran,” ujarnya.

Untuk konteks DIY, sudah ada apresiasi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bisa melakukan efisiensi. Sementara pada sistem keuangan pemerintah pusat hal seperti itu tidak ada. Daerah yang tidak mampu menghabiskan anggaran justru dianggap prestasinya kurang bagus. Ini yang tidak bisa diterima oleh logika publik.

Problematika lain yang masuk ke DPD RI menyangkut aplikasi-aplikasi di kementerian yang belum sinkron dengan kondisi di daerah.

“Misalnya di Kementerian Kesehatan ada aplikasi tertentu, kemudian di Kementerian Keuangan ada aplikasi pengusulan namun tidak nyambung dengan prioritas di daerah,” ungkapnya.

Cholid Mahmud juga sempat menyinggung Dana Keistimewaan (Danais). “Panjenengan ada masalah ndak dengan Danais? Nggak usah takut ya, takut nanti ndak dikasih lagi,” ujarnya.

Perwakilan dari Paniradya menyatakan selama ini transfer Danais masih dalam batasan aman. Tahun ini Danais sebesar Rp  1,2 triliun. Sedangkan tahun lalu tersisa Rp 37,5 miliar, yang langsung dikurangi saat  transfer Danais 2019. (Ara)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.