Dari Ayam Goreng Kalasan, DWS Tekankan Pembangunan Bottom-up

  • Share

RESPONS.id – Pembangun pemerintah yang dilaksanakan melalui pendekatan Top-down (dari atas ke bawah) dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga kerap menyisakan masalah. Pelaksanaan pembangunan lebih mengena sasaran, jika berbasis kebutuhan masyarakat ataupun bottom-up (dari bawah keatas).

Demikian mengemuka saat para pedagang di sentra ayam goreng Kalasan, Padukuhan Bendan, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Kamis (8/10), menyampaikan persoalan terkait kendala usaha. “Usaha ayam goreng ini terasa jalan di tempat, karena setelah ditetapkan sebagai sentra kami dilepas untuk berjuang sendiri menghadapi pasar,” kata Ketua Kelompok Pengusaha Ayam Goreng Maju Makmur, Pandoyo Yulianto yang didampingi sekretaris paguyuban Ibnu Nugroho.

Menurut penuturan Pandoyo, warga Dusun Bendan yang mewarisi lezatnya bisnis ayam goreng secara turun temurun itu harus mencari pasarnya sendiri. Kisah sukses memang ada. Sebut saja Nyonya Suharti dan Mbok Berek. Tapi tidak sedikit pula yang pengusaha ayam goreng yang berguguran karena minimnya dukungan.

“Secara brand (merek) kami menang, tapi kendala masih banyak sekali. Misalnya pemasaran dan tidak adanya etalase yang memadai untuk penjualan produk,” imbuhnya.

Meskipun telah kondang sebagai menu yang memiliki basis penggemar besar, ketiadaan etalase untuk pemasaran menjadi kendala yang sulit diatasi. Sejauh ini, masih menurut Pandoyo, pengusaha hanya mengandalkan penjualan langsung ke pelanggan.

Sentra ayam goreng Dusun Bendan membutuhkan fasilitas untuk pemasaran. Sebagai contoh di Kota Yogyakarta, pengusaha bakpia, gudeg, dan berbagai jenis kuliner oleh-oleh lain diuntungkan dengan letak lokasi yang berada di pinggir jalan sehingga mudah dijangkau pembeli.

“Bendan ini jauh dari mana-mana, walaupun secara jarak tidak jauh dari rute wisata candi baik Prambanan, Candisari dan Boko. Tapi karena tidak ada tempat, jadi yang datang juga sedikit,” kata Ibnu yang diamini Pandoyo.

Mereka mengaku sentra ayam goreng di Bendan juga tidak mendapatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) bidang jasa wisata. Nyaris seluruh pengusaha di dusun itu akhirnya hanya dapat mengadalkan promosi dan pemasaran masing-masing.

“Pinginnya kalau sini jadi sentra, ya minimal ada titik yang didesain untuk pasar ayam goreng,” tambah Ibnu.

Pentingnya Kebijakan Bottom-up

Beragam persoalan yang muncul itu, mereka sampaikan kepada Danang Wicaksana Sulistya (DWS) yang saat ini berkesempatan maju sebagai Calon Bupati Sleman. Cabup bernomor urut satu itu, sengaja mengunjungi sentra ayam goreng Kalasan, untuk mendengarkan lebih dekat masalah yang dirasakan mereka. DWS merespons keluhan-keluhan warga dengan kritik sekaligus gagasan. “Saya ingin penataan dan pembangunan Sleman ke depan pendekatannya lebih bottom up. Jadi saya turun betul mempelajari masalah, kendala dan mencatat keinginan masyarakat, dalam konteks kali ini kebetulan adalah pelaku usaha ayam goreng,” kata DWS kepada warga.

Politisi yang menggandeng maestro UMKM Raden Agus Choliq ini mengaku tidak akan membuat program tanpa pelibatan aspirasi masyarakat. Karena, pembangunan yang dilakukan dengan paradigma top down (dari atas ke bawah) menurut dia kerap tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut DWS menyebut Kecamatan Kalasan bersama Kecamatan Prambanan masuk dalam rencana pengembangan wisata berbasis budaya dan peninggalan sejarah. Dia memastikan akan mencatat masukan dan usulan dari pengusaha ayam goreng Kalasan untuk digodok lebih lanjut.

DWS juga menyampaikan desain besar pariwisata terintegrasi yang diusungnya. Dalam desain itu, nantinya Sleman akan memiliki mekanisme untuk mendatangkan, mengakomodir dan melayani wisatawan agar mengeksplorasi Sleman.

“Bentuknya seperti terminal, tapi untuk turis. Jadi kita akan upayakan transportasi murah, bahkan kalau bisa gratis untuk jemput bola. Pelancong kita jemput di bandara dan stasiun ke terminal turis. Nah di situ nanti akan ada penjualan kamar hotel, paket tur, termasuk makanan dan oleh-oleh,” terang DWS.

Terminal turis itu nantinya akan berfungsi sebagai hub yang mempertemukan wisatawan dengan kebutuhannya, baik akomodasi, transportasi dan atraksi. Masih menurut DWS, selain mengupayakan terminal, pemerintah juga dapat menyediakan armada yang akan menghubungkan terminal dengan kawasan wisata di pelosok Sleman.

“Misal armada wisata untuk rute ke Kalasan dan Prambanan diatur supaya mengunjungi sentra ayam goreng Bendan ini,” ujarnya.

Namun DWS menambahkan, masyarakat juga harus menyambut program itu dengan menyiapkan wilayahnya agar menjadi destinasi yang menarik terlebih dahulu. Terkait bentuk dan kemasannya, DWS menyerahkan itu pada pemangku kepentingan masing-masing destinasi.

Tak hanya persoalan pemasaran ayam goreng. Pandoyo dan Ibnu juga meminta, jika DWS-ACH memenangkan kontestasi agar membantu para pengusaha makanan yang selama ini merasa diberatkan oleh berbagai birokrasi dan perijinan. Mereka mencontohkan, pengurusan sertifikat halal yang tidak saja prosesnya berbelit, tapi juga biayanya yang cukup memberatkan.

“Saya tampung, saya catat dulu. Sekarang saya belum memiliki kewenangan apapun untuk membantu terkait perijinan dan birokrasi. Tapi satu yang pasti, jika tidak sulit, mbok ya jangan dipersulit,” ujar DWS.

Selain persoalan tersebut, Pandoyo juga menyampaikan keinginan warga Bendan untuk membuat desa wisata. Dia meminta komitmen kepada DWS jika berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah, untuk tidak menjadikan masyarakat kecil hanya sebagai obyek pembangunan. “Pasti, karena memajukan Sleman butuh peran semua pihak,” terang DWS. (Ara)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.