Demokrat : Bukti Moeldoko di Pengadilan Tak Nyambung

Dukungan Demokrat Kota Jogja dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditunjukkan dengan pemasangan baliho di perempatan Kotagede, Kota Jogja. Foto : Respons Istimewa

RESPONS – Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang telah masuk dalam tahapan pembuktian dokumen. Dimana dalam KLB tersebut, Moeldoko (sebagai Penggugat) dipilih sebagai Ketua Umum.

Paska persidangan di Pengadilan TUN Jakarta Kamis (16/9), sebagai tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo (Hamdan Zoelva dan Partners) menyatakan bahwa setiap upaya menggugat Keputusan Negara harus dengan tatacara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui Negara. Menurutnya, Dalil-dalil gugatan oleh pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

RESPONS JUGA : Gugatan Moeldoko ke PTUN Dinilai Tak Miliki Legal Standing

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah Kongres adalah Surat Keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara Surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Kemenkumham RI. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deliserdang”, ujar Heru.

Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang turut menyaksikan langsung persidangan menegaskan bahwa, “Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan 2 hal utama, yaitu; Satu, Dasar Hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB? Dua, Siapa dan Berapa Pemilik Suara sah yang hadir saat itu?. Bukti yang diberikan tidak nyambung !“.

Anggota Komisi III (bidang hukum) DPR RI ini menilai bahwa hingga saat ini, proses persidangan berjalan dengan baik dan profesional, dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka.

Tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan Bukti Tambahan dan Saksi Fakta dari Pihak Moeldoko yang di agendakan pada tanggal 23 September 2021. Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjutak, serta Hakim Anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut adalah upaya ‘begal politik’ yang illegal dan inkonstitusional.

RESPONS JUGA : AHY Bertemu Ketum PP Muhammadiyah, Inilah Empat Hal Pembicaraan

Dukungan Daerah

Dukungan kepada AHY sebagai Ketua umum Partai Demokrat yang sah dan telah inkrah secara hukum, pun mengalir di penjuru daerah termasuk dari Kota Jogja. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jogja Rini Hapsari menyatakan kesiapannya turut mengawal kepengurusan Partai Demokrat yang resmi dibawah kepemimpinan AHY.

Sebagai nakoda Partai Demokrat di Kota Jogja, pihaknya akan terus memastikan kepengurusan baik di tingkat cabang, kemantren/kecamatan hingga ranting berjalan solid dan tidak ada potensi perpecahan dukungan. “Seluruh struktur kepengurusan di Kota Jogja solid mendukung kepemimpinan Mas Ketum AHY, ” katanya.

RESPONS JUGA : Berhenti dari PNS Terjun ke Politik

Selain itu, sebagai bentuk dukungan kepengurusan resmi dibawah AHY, setiap kader terutama anggota DPRD juga dituntut bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat. “Demokrat koalisi dengan rakyat, ini menjadi pelecut kami untuk senantiasa mengawal dan memastikan setiap kebijakan yang dikelurkan kepala daerah tidak merugikan masyarakat, ” tutur Rini yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Jogja, itu. (*/Ara).