Desak Penutupan Akes WNA Sebelum Tahun Baru

RESPONS, JAKARTA – Keputusan Pemerintah untuk menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia mulai 1-14 Januari 2021 sebagai antisipasi atas kemunculan varian baru virus corona (Covid-19) yang telah terdeteksi di sejumlah negara mendapat tanggapan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.

Menurutnya dalam kondisi darurat pandemi Covid saat ini, mestinya tidak harus menunggu tahun baru 1 Januari untuk melakukan penutupan. Dirinya khawatir ada kedatangan WNA khususnya dari Eropa, Amerika dan Asia yang menghindari lock down di musim dingin.

“Kabarnya corona varian baru ini lebih agresif, mestinya kalau mau efektif mencegah penularan masuk ke RI, penutupan akses itu berlaku spontan, saat diumumkan itu juga, seperti di negara-negara lain,” tegas Sukamta, Rabu (30/12).

Legislator asal Dapil DIY itu menyebut beberapa hari ini sangat riskan akan datangnya WNA yang berpotensi terjangkiti varian baru Covid. Pemerintah mesti berkaca kepada kejadian awal Covid masuk Indonesia, juga karena lengah dalam menetapkan pembatasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar kebijakan penutupan akses bagi WNA ini menjadi bagian komperhensif kebijakan penanganan pandemi Covid di Indonesia.

“Jangan sampai hanya penutupan sementara masuknya WNA, sementara di dalam negeri sendiri tidak ada kebijakan yang memadai untuk tangani Covid. Saat ini seolah masyarakat dibiarkan bergulat sendiri sendiri dengan pandemi, sementara yang kuat biar tetap sehat, yang lemah akan sakit. Sementara jumlah bed dan ruang isolasi perawatan Covid di berbagai daerah sudah melebihi kapasitasnya. Pemerintah perlu lebih taktis menangani pandemi, ” ungkap Sukamta.

Menurut Sukamta mestinya pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh apa yang sudah dikerjakan dalam penanganan pandemi selama 10 bulan berjalan. Setelah itu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk penangangan.

“Fakta bahwa penambahan kasus harian bukan menurun tetapi semakin meningkat, ini menunjukkan pemerintah masih lambat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang dilakukan,” kritik dia.

Menurutnya saat ini penularan bukan lagi antar warga yang bepergian ke luar kota tetapi sudah masuk level antar anggota keluarga. Soal varian baru ini, bukan hanya berita yang dari luar negri, tapi dari dalam negeri juga sudah menyebutnya.

“Ada ahli dari UGM yang mengatakan sudah ada di Indonesia. Sebaiknya pemerintah transparan dengan rakyatnya, sehingga semua bisa ikut mengantasipisai, ” ujar dia.

Pihaknya berharap meski sudah terlambat, segara ada desain utuh penanganan pandemi covid ini. “Jangan berubah-ubah kebijakan sehingga membingungkan pelaku bisnis dan rakyat kebanyakan,” ucapnya.

RESPONS TERKAIT : 

F-PKS Tegaskan Haram Normalisasi Dengan Israel

Covid-19 Melonjak, Huda Desak Pembatasan Tempat Umum

Kartu Prakerja Dinilai Tak Tepat Sasaran

Corona, Perketat Semua Jalur Perbatasan Indonesia

Layanan Penanganan Corona Dinilai Masih Amburadul

Ia menyinggung terkait larangan berkerumun juga tidak ada kepastian. Ketika berkerumun untuk pilkada, tidak dimasalahkan namun di sisi larangan berkerumun untuk pengajian, terkait libur bersama kemudian pembatalan libur bersama.

“Sehingga masyarakat bingung, pelaku bisnis wisata bingung. Kode dan isyarat apa yang diberikan pemerintah? Desain kebijakan dan konsistensi itu sangat penting, jangan sampai rakyat melihatnya seperti dipolitisir, ” ungkapnya.(Age)