Desak Refocusing APBD Jogja Tangani Covid-19

Gedung DPRD Kota Jogja

RESPONS, JOGJA – Mulai Agustus, bulan depan DPRD Kota Yogyakarta direncanakan membahas APBD Perubahan 2021. Desakan pun muncul agar dilaksanakan refocusing APBD untuk penanganan COVID-19.

Anggota Pansus Pengawasan Penanganan COVID-19 DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho mengatakan, hingga kini, masih banyak sektor terkait penanganan COVID-19 yang belum mendapat alokasi secara memadahi.

Politisi PKS itu melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sudah sewajarnya pembahasan APBD Perubahan dipercepat. “Penanganan COVID-19 harus menjadi prioritas utama,” katanya, melalui pesan tertulis, Ahad (25/7).

RESPONS JUGA : Ratusan Pelajar Jogja Divaksin, Pansus Siap Kawal

Menurutnya, APBD Perubahan harus bisa menyentuh beberapa sektor penanganan COVID-19 yang selama ini kurang mendapat perhatian. Contoh, dana operasional kelurahan, serta kampung, untuk mendukung PPKM.

“Bagaimana relawan di lingkup terkecil bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal kalau tidak mendapat support dari pemerintah? Harus dipikirkan itu,” ucap Nurcahyo.

Kemudian, seiring penerpaan PPKM Level 4 yang bergulir hingga 25 Juli mendatang, legislatif meyakini banyak warga masyarakat Kota Yogyakarta yang sangat terdampak dari segi perekonomian. Sehingga, negara dituntut hadir.

Terlebih, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meyakini, banyak warga yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, namun tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Masyarakat (DTKS) Kemensos RI.

“Jadi, anggaran dari APBD Perubahan bisa dimasukkan sebagai back up, untuk bansos (bantuan sosial) bagi warga masyarakat yang belum memperoleh,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan beberapa OPD terkait peluncuran bansos ke masyarakat, yang ditargetkan turun sebelum PPKM Level 4 selesai.

RESPONS JUGA : Antusiasme Tinggi, Ribuan Warga Vaksinasi di DPRD Jogja

Menurutnya terdapat lebih dari 36.000 yang saat ini masuk dalam DTKS dan KSJPS Pemkot. Pihaknya masih menyisir, untuk menghindari data ganda.

“Makanya, dilakukan pemisahan data dan tata cara distribusinya ya, supaya bisa lebih cepat,” ucap Wawali. (Ara/age)