Distrust Vaksinasi di DIY Masih Tinggi

RESPONS, JOGJA – Gencarnya program vaksinasi yang dilakukan pemerintah ternyata belum sepenuhnya diterima masyarakat luas. Masih banyak masyarakat distrust atau tidak percaya keefektifan vaksin dalam melawan Covid-19.

Hasil Survey Centre for Strategic and Indternational Studies (CSIS) menyebutkan sejak awal tahun atau bulan Januari masih banyak masyarakat yang tidak yakin bahkan tidak percaya akan keefektifan vaksin Covid-19,” terang Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta melalui zoom meeting dalam diskusi Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam Sosialisasi Bahaya Covid-19 dan Vaksinasi, Sabtu (20/3).

RESPONS JUGA:Tanpa Unsur Independen, Tim Revisi UU ITE Tidak Obyektif

Seperti di DIY, CSIS mencatat periode 13-18 Januari terdapat sekitar 29,5 persen masyarakat DIY tidak percaya akan keefektifan vaksin dalam melawan Covid-19. Tingkat ketidakpercayaan yang tinggi juga terjadi di DKI Jakarta yang menolak vaksinasi hingga 42,5 persen.

Politisi PKS itu menyebutkan masih banyak daerah di Indonesia yang hingga saat ini tingkat kepercayaannya terhadap Covid-19 dan vaksin masihlah kecil. Walau demikian, tingkat kepatuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan (prokes) cukup tinggi.

Seperti DIY tingkat kepatuhan prokes masih menyentuh angka 93,8 persen, Bali 98,3 persen, Kalimantan Utara 95 persen, Jawa Timur 86.7 persen, Bangka Belitung 86 persen dan Jambi 85,7 persen.

Sukamta melihat penyampaian nformasi tentang penanganan Covid-19 di Indonesia belum dapat dikatakan baik karena masih banyak informasi yang belum transparans. Informasi perkembangan vaksin serta skenario penanganan Covid-19 harus disampaikan dengan benar agar tidak menjadi hoaks. “Sekali lagi transparansi sangatlah penting, terlebih diera keterbukaan seperti sekarang ini,” ucap dia.

RESPONS JUGA:Soal Pelaporan Din Syamsudin, PKS: Cermin Bobroknya Moral Karena Kedepankan Permusuhan

Sukamta menjelaskan, transparansi informasi sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Maka, dari hasil survey tersebut, pemerintah harus lebih gencar lagi melakui sosialiasi secara masif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan melibatkan Kementerian Informasi (Kominfo).

“Dengan melibatkan Kominfo, Pemerintah dapat lebih proaktif dalam mensosialisasikan vaksin, baik melalui media yang saat ini bervariasi atau dengan cara sistem informasi terbuka,” ujar dia.

Sementara itu pembicara lainnya pakar IT Roy Suryo menyampaikan, Pemerintah dapat dikatakan terlambat dalam memberikan informasi tentang vaksin kepada masyarakat. Pemerintah dinilai terlambat dan akhirnya masyarakat bergerak sendiri mencari informasi memalui berbagai platform media. “dan akhirnya terjadilah kekacauan atau miss informasi yang menghasilkan berita bohong atau hoaks,” kata dia.

Pembicara dari kalangan kesehatan dokter Rumah Sakit UII dr. Rina Juwita mengingatkan walaupun sudah dilakukan vaksinasi namun pandemi belum selesai maka tetap jalankan prokes dengan menaati 5m yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

RESPONS JUGA:Tembus 1 juta Kasus, Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi Covid-19

Rina juga menyebutkan masa karantina 14 hari akibat terdampak covid-19 bertujuan untuk memutus penularan virus. Paska karantina 14 hari kondisi virus yang menempel sudah melemah dan tidak berdampak penularan. “Namun tetap menjalankan prokes. Prokes itu yang paling penting,” ucapnya. (Ara)

Response (1)

Comments are closed.