Empat Prioritas Utama Kementrian Pertahanan 2022

  • Share
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, PhD

RESPONS, JAKARTA –  Kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector terus berbenah. Pertahana Anggota Badan Anggaran dan sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta, menyatakan bahwa terdapat empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementrian Pertahanan.

RESPONS JUGA : Pelaksanaan Bela Negara Harus Matang

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI melalui pernyataan tertulis (6/7) itu menyatakan ada empat prioritas Kementrian Pertahanan. Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. “Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapanya, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit,” terangnya.

Kedua, menurut Sukamta bahwa kebijakan regulasi serta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di optimalkan. *Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah,” papar dia.

Ketiga, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan. “Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing,” katanya.

Terakhir, inventarisir aset tanah kementrian pertahanan untuk mendukung pertahanan negara. Program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 trilliun. Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat.

RESPONS JUGA :   drone-kapal-selam-asing-nyelonong-di-laut-sulsel-pertanda-apa/

“Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar asset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Dalam APBN 2021 menganggarkan Rp136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020. (*/Ara/Age).

  • Share