Gawat! Data Pribadi Bocor, Tak Ada Proteksi Hukum

  • Share
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta PhD, dalam seminar IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Kamis (14/10), yang berlangsung secara online. Foto : respons.id

RESPONS, JOGJA – Hak privasi yang mengangkut data pribadi warga negara Indonesia sampai saat ini tidak memiliki perlindungan undang-undang. Pun, kasus kebocoran data pribadi tak terhindarkan hingga disalahgunakan pihak lain.

Demikian mengemuka dalam seminar IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Kamis (14/10), yang berlangsung secara online, dengan tema Langkah Aman dari Kejahatan Digital di Masa Pandemi Covid-19.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, merasa prihatin minimnya perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sehingga bocor ke mana-mana. Tidak sedikit data tersebut disalahgunakan oleh pihak lain.

RESPONS JUGA : Data 2 Juta Pengguna BRI Life Diduga Bocor, Sukamta : RUU PDP Harus Segera Rampung

Sukamta menyatakan data pribadi termasuk NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak sedikit yang jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dari hari ke hari semakin meningkat.

“Data-data penting itu diambil orang lain. Masyarakat hanya bisa pasrah karena data pribadi itulah yang disetor ke instansi pemerintah atau penyelenggara sistem elektronik,” ungkapnya.

Dia mendesak pemerintah agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi segera diselesaikan. Indonesia termasuk negara paling tertinggal karena belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi.

Doktor lulusan universitas di Inggris ini kemudian membandingkan negara-negara di ASEAN dan Asia sudah memiliki regulasi perlindungan data pribadi milik warga negaranya. “Sudah banyak. Jepang, Korea, China, Malaysia, Filipina,” sebutnya.

RESPONS JUGA : Bobol, Data Kementrian Lembaga, Inilah Kata DPR

Saat ini Eropa masih menjadi acuan berbagai negara di dunia karena perlindungan data pribadi di sana sangat kuat. Semua penyedia aplikasi patuh dan tunduk terhadap undang-undang. ”Karena undang-undangnya sangat kuat semua tunduk,” kata dia.

Pembicara lainnya Hasyim Gautama dari Kemenkominfo mengingatkan pengguna internet perlu memimalisasi risiko terutama tatkala melakukan transaksi bisnis dan perdagangan online, sebab internet juga memiliki banyak dampak negatif.

Bukan berarti kita tidak menggunakan internet tetapi harus tahu dan paham. Internet ini positif. Di masa depan semua urusan dibawa ke internet menjadi lebih mudah dan cepat. Tapi di sisi lain ada risiko yang perlu kita perhatian. Mungkin kita tidak sadar dengan risiko tadi,” kata Hasyim seraya menyebutkan Kementerian Kominfo memfasilitasi pelatihan gratis penggunaan internet yang aman.

RESPONS JUGA : Rawan Cyber Crime, Foto Pribadi Sebaiknya Tidak Diumbar di Medsos

Sementara itu pakar teknologi informasi Ferry Wahyu Wibowo dari UGM memberikan dukungan pemerintah dan legislatif harus benar-benar melindungi data pribadi warga negaranya.

Menurutnya, persoalannya data pribadi tersebut sudah tersebar, misalnya saat beli handphone baru otomatis memasukkan data pribadi. “Mau tak mau kita membuka data diri, apalagi ketika harus membuka app store ditanya kartu kredit,” ucapnya saat menyampaikan makalahnya berjudul langkah aman dari kejahatan digital. (Ara/Age).

  • Share