Hindari “Semalam Habis”, Program Danais Perlu Diperluas

  • Share

RESPONS.id- Serapan program dan kegiatan yang bersumber dari dana istimewa (danais), masih menuai banyak catatan. Penyerapan danais masih cendrung melalui kegiatan-kegiatan instans (cepat habis), belum diimbangi dengan kualitas program jangka panjang.

Demikian mengemuka dalam Rapat Kerja Anggota DPD RI DIY dengan Pemerintah DIY dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (17/12/2019), di Gedhong Pracimasana Kepatihan. Hadir empat senator DIY yaitu GKR Hemas, M Afnan Hadikusumo, Cholid Mahmud serta Hilmy Muhammad. Juga, dari Pemda DIY dipimpin oleh Sekda Kadarmanta Baskara Aji.

Anggota DPD RI Cholid Mahmud mengutarakan dari lima urusan keistimewaan DIY satu-satunya pintu masuk yang terbuka paling luas adalah kebudayaan. Tahun 2020 alokasi danais mencapai Rp 1,3 triliun, namun ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi.

“Jangan sampai pemanfaatan danais dengan logika sing penting cepet entek (yang penting cepat habis). Nguap semalam habis tidak ada yang tersisa,” kata Cholid.

Cholid merasa was-was jika danais sebesar Rp 1,3 triliun tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang sifatnya instans, jangka pendek.

“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana danais rame-rame digunakan untuk menggelar pentas dengan anggaran Rp 100 juta,” ungkapnya.

Cholid menjelaskan pada tahun 2020 Pemerintah DIY menerima alokasi danais sebesar Rp 1,3 triliun. Mekanisme penggunaan dana tersebut sepenuhnya berada di tangan eksekutif.

Menurut Cholid, Pemda DIY perlu didorong untuk menggunakan danais melalui program dan kegiatan jangka panjang misalnya memperkuat kerajinan batik sehingga mampu menumbuhkan perekonomian.

Dibanding dana otonomi khusus (otsus) Papua maupun Aceh yang digelontorkan begitu saja berdasarkan persentase nasional, keberadaan danais terbukti lebih terencana. Persoalannya pada tataran aplikasi, akses danais belum diperluas sampai desa.

Bahkan DIY bisa dijadikan percontohan penggunaan dana otsus. Berdasarkan konstitusi, tidak tertutup kemungkinan terbuka peluang pendirian daerah otonomi khusus yang baru.

Cholid mengaku seringkali mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait prosedur mendapatkan danais. Selama ini masyarakat harus mengajukan proposal terlebih dahulu untuk mendapatkan akses danais.

“Saya berpikir dibuat form per bidang (dicetak) seragam. Kalau proposal capek bacanya. Dengan begitu masyarakat bisa memperoleh dan kita bisa optimal,” saran dia.

Melalui pengisian form tersebut maka formatnya dibuat jaringan serta distribusi sampai tingkat desa misalnya paket ekonomi kreasi khusus. Plafonnya pun lebih mudah.

“Masyarakat bisa datang ke Pak Lurah, lebih dekat daripada harus ke Pak Beni (Kepala Paniradya Kaistimewaan, Beny Suharsono),” kata Cholid.

Sementara itu GKR Hemas banyak menyoroti terkait perubahan nama desa dan kecamatan. Tantangannya, apakah perubahan nomenklatur itu bisa berjalan maksimal.

Permaisuri Sri Sultan HB X itu menuturkan jelasnya, DPD RI memahami perubahan nomenklatur merujuk pada konsep nilai-nilai filosofis dan nilai luhur di masyarakat Yogyakarta.

Menurutnya Undang-undang Keistimewaaan DIY harus berpengaruh pada budaya, politik, sosial dan pemerintahan di desa.

“Saya kemarin mengunjungi Kulonprogo ada istilah Jewel of Java. Saya kritik Pak Bupati agar memperkuat citra Jogja,” ucapnya.

Adapun Afnan Hadikusumo menyampaikan pada pembahasan terakhir di DPR RI memang muncul lagi pembahasan UUK tetapi bukan persoalan UUK itu sendiri melainkan lebih khusus lagi danais.

Muhammad Hilmi atau biasa disapa Gus Hilmi juga menekankan penggunaan danais sudah sesuai untuk urusan kebudayaan hanya saja penyerapannya harus dicermati.

“Kalau kita mau menjamin kebudayaan maka harus menjamin pelaku kebudayaan seperti para modin. Saya banyak dengar dari bawah, danais ke mana?” kata Gus Hilmi.

Sependapat dengan Cholid, senator yang juga salah seorang pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Munawwir Krapyak ini sepakat kebudayaan jangan sampai hanya dimaknai kesenian dan ajang (pentas). Perlu dibuat mekanisme supaya dana tersebut sampai ke pegiat budaya yang sebenarnya. (Ara)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.