Kasus Cyber Crime Masih “Menggila”

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta PhD. Foto : Dok Respons.id

RESPONS, JOGJA – Cyber crime dan haoks menjadi satu kesatuan terjadinya aksi kejahatan di dunia maya. Data menunjukan laporan cyber crime hingga bulan Maret 2021 mencapai hingga 3500 kasus, yang dipicu karena banyaknya sebaran hoaks.

Data diatas dikemukakan oleh Anggota Komisi I DPR RI Sukamta dalam diskusi Webinar Merajut Nusantara dengan tema ‘Pemanfaatan TIK Sebagai Media Edukasi Masyarakat Menghadang Cyber Crime dan Hoaks’, Sabtu (17/4).

RESPONS JUGA: Krisis Myanmar, PKS Desak KTT Asean

Menurutnya dari data kepolisian, sampai akhir Maret 2021 ada 3.500 laporan kejahatan cyber yang masuk. Dari 3500 laporan tersebut, jenis laporan terbanyak adalah konten tentang SARA sebanyak 1.048 laporan. Kemudian disusul 649 laporan terkait penipuan online dengan kuantitas penipuan yang meningkat dan jumlah kerugian rupiahnya juga semakin besar.

Klasifikasi kejahatan cyber lainnya seperti pornografi, akses ilegal, perjudian, peretasan, gangguan sistem, intersepsi (penyadapan). “Itu juga menjadi jenis-jenis kejahatan siber yang kuantitas dan kualitasnya meningkat,” ucapnya.

Menurut politisi asal daerah pemilihan DIY itu bahwa terjadinya cyber dipicu lantaran banyaknya sebaran hoaks. Adapun berdasarkan hasil survei dari timnya, dia menyebut ada 6 alasan yang membuat masyarakat gemar menyebarkan hoaks.

Pertama, semakin tinggi biaya pengeluaran internet seseorang maka semakin tinggi kecendrungan menyebarkam hoaks.

Kedua, semakin tinggi kepercayaan terhadap konspirasi maka semakin tinggi kecenderungan menyebarkan hoaks. Ketiga, orang yang memiliki tingkat kepemimpinan (leadership) di dalam sebuah kelompok, ada kecenderungan untuk menyebarkan hoaks. Keempat, mereka yang rendah kepercayaan agamanya lebih rentan untuk menyebarkan hoaks.

Kelima, mereka yang tidak percaya diri dalam kecakapannya di media sosial lebih cenderung menyebarkan hoaks. Keenam, sebagian besar masyarakat umumnya punya kecenderungan rendah menyebarkan hoaks.

RESPONS JUGA: Pelaksanaan Bela Negara Harus Matang

Selain itu, konten kreator juga punya kecenderungan untuk memancing konflik sosial. Sebab, semakin banyak konflik maka makin besar clickbait-nya. Kemudian media sosialnya makin populer, rupiahnya makin banyak dan semakin besar.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menyebut kecenderungannya media sosial hanya dipakai untuk berkonflik saja. Untuk itu, peran negara kita maupun negara lain juga harus sama-sama memerangi hoaks tersebut. ”Saya mengajak masyarakat, agar memakai media sosial untuk hal yang bermanfaat saja,” katanya.

Menurut dia, hoaks adalah kepalsuan yang disengaja dibuat untuk menyaru sebagai sebuah kebenaran. Hoaks biasanya memiliki ciri tidak masuk akal, untuk itu semua pihak diminta waspada dan hati-hati berselancar di samudera maya. ”Saya berharap Kepolisian dan Kominfo membentuk direktorat khusus mencegah hoaks,” harap dia.

RESPONS JUGA: DPRD DIY Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Pers Dituntut Lawan Hoaks

Sementara Freddy Tulung, Praktisi Kehumasan dan Komunikasi Publik mengatakan, dari 275 juta penduduk Indonesia berusia 16-64 tahun hampir 9 jam terkoneksi dengan internet. 170 juta penduduknya aktif menggunakan media sosial. “Sembilan jam terkoneksi dengan Inter tentu akan mempengaruhi pola pikir,” ujarnya. ”Ini yang harus diperhatikan, karena 99 persen rakyat Indonesia menggunakan smartphone sehingga bisa diakses di mana saja dan kapan saja,” tambah dia.

Menurut dia, sebuah hoaks hanya dalam waktu tiga menit sudah dapat menyebar ke sepuluh titik, lalu 6 menit berikutnya menyebar ke 16 titik dan seterusnya. “Di Indonesia, hoaks menjadi bagian dari kejahatan. Undang-undang ITE menjadi mengingatkan seseorang agar tidak melakukan penyabaran hoaks,” ucapnya. (Ara)