Kewenangan Baru DPD RI Jadi Blunder?

  • Share

RESPONS.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki penambahan kewenangan baru yaitu melakukan pemantuan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda). Namun kewenangan baru itu dapat mengakibatkan blunder bagi DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Ketentuan hukum terkait penambahan kewenangan DPD itu diatur dalam pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua UU Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mencabut kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda. Mekanisme pencabutan Perda dialihkan melalui yudisial review atau digugat di Mahkamah Agung (MA).

Anggota DPD RI Dapil DIY Cholid Mahmud justru menilai, perubahan pasal dalam UU MD3 dapat mengakibatkan blunder. Dia secara pribadi tidak suka dengan pasal itu. Satu pasal perubahan  tersebut dinilainya bukan pasal yang memperkuat peran DPD tapi justru mereduksi kewenangan DPD dalam memperjuangkan daerah.

 “Saya pribadi tidak suka dengan pasal itu,” katanya, di sela FGD di Kantor Sekretariat DPD RI perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Kamis (11/7).

Namun demikian lantaran UU MD3 sudah memberikan kewenangan maka DPD RI tetap menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD). “PULD ini untuk mencari formulasi jangan sampai DPD RI menjadi alat negara yang menekan daerah. Karena DPD tugas utamanya sebagai wakil daerah untuk memperjuangkan ke pusat,” ungkapnya.

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah DIY ini mengungkapkan, PULD ini pekerjaan pokoknya merumuskan tentang peraturan DPD tentang pelaksanaan evaluasi raperda dan perda. Ada beberapa pililhan dalam bahasa evaluasi itu.

Pertama, membatalkan Perda atau Raperda. Kedua, mendampingi DPRD dalam membuat Perda dan Raperda. Ketiga, rekomendasi. Rekomendasi ini ke daerah misalnya memberi saran untuk menyempurnakan. Rekomendasi  kepada Presiden dan DPR untuk mengubah UU yang dianggap menyulitkan daerah. 

“Sepertinya kita mau yang rekomendasi itu. Jadi bukan pihak yang membatalkan Perda atau Raperda, tapi juga bukan dalam mendampingi DPRD membahas Perda atau Raperda,” ungkapnya. 

Cholid melihat bukan tidak mungkin penambahan kewenangan tersebut sebagai upaya DPR RI “mengerjai” DPD RI. “Pasal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana mungkin parlemen mengevaluasi Perda,” katanya.

Bagi Cholid dua hal yang perlu digarisbawahi perihal pasal tersebut. Pertama, secara prinsip DPD tetaplah merupakan perwakilan perjuangan daerah ke pusat. Hanya saja ia menyayangkan  proses pembahasan dan penerbitan perubahan UUMD3 tersebut tidak melibatkan DPD.

“Artinya bahwa DPD bukan pihak pengusul atau meminta pasal itu. Ini DPD diberi kesibukan baru atau mainan baru atau tidak menyibukkan DPR,” ucapnya. 

Catatan kedua adalah Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mencabut kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda. Saat ini kalau perda ingin dicabut harus melalui yudisial review atau digugat di Mahkamah Agung (MA).

“Maka itu DPD RI sedang mencari formula yang tepat dalam menjalankan kewenangannya sesuai pasal dalam UU MD3 itu. DPD RI bukan sekedar penyaring Perda lebih bagus. DPD itu wakil daerah yang berjuang di pusat, bukan sebaliknya DPD menjadi alat pusat untuk mempersulit daerah,” ungkapnya.

FGD tersebut diikuti  50 peserta dari berbagai pihak terkait baik perwakilan pemerintah daerah, Ombudsman RI dan LSM. Adapun FGD bertema ‘Penyusunan Kebijakan Legislasi Daerah dan Sosialisasi Kewenangan Pemantauan dan Evaluasi Racangan Perda dan Perda oleh DPD RI. (Ara)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.