Partai Ummat Diarahkan Jadi Partai Kader

  • Share
Diskusi publik melalui daring, dalam rangka Tasyakuran Partai Ummat yang telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (3/9). Foto : respons istimewa

RESPONS, JOGJA – Partai Ummat sebagai partai politik yang baru saja mendapatkan pengesahan KementrianH ukum dan HAM RI, mulai ancang-ancang melakukan kaderisasi. Partai besutan Amien Rais itu akan menyiapkan kader-kader muda untuk mengisi ruang kepemimpinan bangsa kedepan dengan strategi Leadership Engineering.

Hal tersebut mengemuka dalam paparan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, dalam Diskusi Publik hari pertama dalam rangka Tasyakuran Partai Ummat DIY bertema “Perspektif dari Jogja untuk Indonesia 2045” tentang Pengkaderan Bangsa, Jumat (3/9).

Strategi Leadership Engineering dalam proses perkaderan bangsa di Partai Ummat akan dimulai dari proses rekruitmen kader (inisiasi), pembinaan dan peningkatan kapasitas sampai dengan kriteria capaian. Ridho Rahmadi memberi memberi catatan, problem utama dalam konteks kaderisasi di partai politik saat ini cenderung terfokus dalam tahap inisiasi dan proses pembinaan, tetapi lemah dalam melakukan evaluasi untuk kriteria capaian.

“Sehingga kader yang mengisi diruang publik kualitasnya banyak yang terabaikan.Partai Ummat sebagai partai politik yang baru akan fokus dalam pengkaderan dengan menggunakan tiga pendekatan tersebut,” tutur dia.

RESPONS JUGA : Partai Ummat DIY Yakin Sedot Suara Mayoritas Warga Muhammadiyah

Ia menaruh harapan dari proses pengkaderan yang dilakukan akan mampu melahirkan kader-kader bangsa yang pareto optimality atau kader
paripurna baik dari aspek pengetahuan, sikap dan juga ketrampilan dalam kepemimpinan.

Sementara itu akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al Hamdi yang juga menjadi salah satu pembicara dalam diskusi secara daring dengan zoom meeting tersebut menyoroti pragmatisme politik yang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia.

Menurut Ridho Al Hamdi pragmatisme politik terjadi karena aturan yang telah dibuat tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold), mendorong partai politik berlomba-lomba dengan model potong kompas dengan mencari calon yang mempunyai kepopuleran.

“Dampaknya adalah partai politik mengabaikan proses penting kaderisasi di wadah partai politik itu sendiri, sehingga tidak lagi bicara kualitas kader tapi lebih pada kandidat yang diangkat
menjadi caleg, yang mampu mendulang suara sebanyak mungkin (vote getter), ” ungkapnya.

RESPONS JUGA : Tangani Covid-19, Partai Ummat Dukung Seruan Muhammadiyah

Ridho juga menyoroti kondisi saat ini, demokrasi sudah mengarah kepada liberalisasi demokrasi yang pada ujungnya melahirkan oligarki politik. Partai Ummat sebagai partai baru
diharapkan bisa menjadi tumpuan harapan melakukan perubahan, sehingga kaderisasi bangsa melalui partai politik bisa berjalan dengan baik.

“Partai politik bisa menjadi rumah
besar untuk menyemai kader bangsa yang akan berkiprah di semua level kepemimpinan,” terangnya.

RESPONS JUGA : Partai Ummat Berdiri, Apa Respons Muhammadiyah DIY?

Pembicara lainnya Syamsudin, yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Politik
Universitas Proklamasi 45, berharap Partai Ummat bisa membuat satu model pengkaderan bangsa dengan pendekatan berjenjang sampai di basis warga, yaitu tingkat Rukun Warga (RW). Selain itu juga kader Partai Ummat bisa menjadi solusi bagi warga, termasuk memberikan pendidikan politik kepada warga secara berkelanjutan.

Diskusi dihadiri oleh pengurus, simpatisan Partai Ummat dan masyarakat umum yang tidak hanya dari DIY, tapi meluas dari daerah-daerah lain di Indonesia. Diskusi tersebut dipandu oleh Happy Susanto, yang merupakan dosen pengajar di STIA AAN Yogyakarta.

Diskusi Publik kedua dalam rangka Tasyakuran Partai Ummat DIY masih akan berlanjut hari ini, Sabtu, 4 September, dengan tema “Umat Islam sebagai Tulang Punggung Demokrasi”. Sebagai pembicara akan menghadirkan Prof. Bambang Cipto guru besar Fisipol UMY, Jazir ASP selaku Dewan Syuro Masjid Jogokaryan dan Tarli Nugroho yang merupakan praktisi dan pengamat ekonomi kerakyatan. (Ara/Age).

  • Share