Partai Ummat Jogja : Cabut BPR Syariah, Isyarat Anti Simbol Islam

  • Share
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Jogja dengan agenda Penetapan Perubahan Propemperda 2021, Senin (13/9). Foto : Respons Istimewa

RESPONS, JOGJA – Pencabutan Raperda Bank Pembeayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Kota Jogja 2021, memicu protes hingga luar parlemen. Salah satunya Partai Ummat yang menilai pencabutan raperda BPRS memunculkan isyarat ataupun kesan adanya gerakan anti simbol Islam.

Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Jogja Deden Sugianto mengungkapkan perkembangan raperda BPRS yang berakhir kandas, sebagai bentuk pengingkaran keseriusan Walikota dan Wakil Walikota Jogja dalam menyelesaikan tugasnya. Sebab, raperda tersebut telah masuk dalam RPJMD namun tetap saja nekat dicabut.

RESPONS JUGA : Dinilai Arogan Cabut BPR Syariah, F-PKS Walk Out

Menurut Deden, rapat paripurna DPRD Kota Jogja hari Senin (13/9) kemarin, menjadi ujung dari gagalnya harapan masyarakat Islam di Jogja memiliki sistem keuangan yang anti riba. “Secara politik seharusnya bisa dicari jalan terbaik dengan musyawarah mufakat, bukan secara sepihak yang seakan-akan memberi kesan ada upaya gerakan anti simbol ke-Islaman,” terang Deden.

Deden mengungkapkan masyarakat Kota Jogja membutuhkan layanan sistem syariah yang dimiliki sendiri oleh Pemerintah Kota Jogja. “Jadi, mengapa dicabut dari Propemperda, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita, ” ungkapnya.

Deden mengatakan penggunaan sistem syariah yang menjadi pembeda dari sistem konvensional. Bank komvensional ada unsur riba yang membuat Umat muslim menjadi penting menghindari. “Bank Syariah sebetulnya menjadi solusi. BPRS menjadi penting hadir di Kota Jogja yang sahamnya milik Pemkot,” katanya.

Deden justru curiga adanya kecemasan akan muncul simbol Islam dari pihak yang tidak menyetujui berdirinya BPRS. Ia mengatakan sistem syariah bukan hegemoni muslim, tapi sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan dalam transaksinya. “Jadi pencabutan ini kami DPD Partai Ummat Kota Jogja sangatlah menyesalkan,” tandas dia.

RESPONS JUGA : Walikota Jogja Cabut BPR Syariah, Dewan Nilai Ingkar Janji, Tak Rasional

Pesan Terbuka  

Sementara itu pantuan di media sosial beredar poster dengan tagline “Umat Islam Jogja Kecewa HS-HP”. Poster ini juga menuliskan pesan whatsapp secara terbuka dari Ketua Presidum FUI DIU Syukri Fadholi. Berikut kutipan pesan yang tertulis.

“Asswwb. Kepada Saudaraku Ms Hariyadi dan Ms Heru Purwadi…..

Bahwa sesuai dg kesepakatan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan HS – HP dalam Pilkada 2017 kota Yogyakarta, untuk menegakkan Prinsip Agama Islam – Moral serta Hukum dan Keadilan – serta Kerakyatan dalam bingkai NKRI……

Maka terkait dg Pencabutan Raperda BPR Syariah di Pemda Kota Yk, kami minta Klarifikasi dan Pertanggungan Jawab atas persoalan tersebut. Atas perhatiannya di sampaikan terima kasih……..

Wasswrwb. m. syukri fadholi / Ketua Presedium FUI DIY……
(Ara).

  • Share