Pelaksanaan Bela Negara Harus Matang

RESPONS, JOGJA – Kementerian Pertahanan melalui Wakil Menteri Muhammad Herindra berencana akan menjalankan program bela negara sebagai amanat UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan PP No. 3 tahun 2021.

Menanggapi tersebut, kalangan Komisi I DPR RI mengingatkan konsep pelaksanaan bela negara harus matang baik segi sasaran dan target, kebutuhan anggaran serta waktu pelaksanaan. “Yang harus dipastikan adalah konsep pelaksanannya musti matang, utuh dan tidak terburu-buru. Harus jelas sasarannya, targetnya, berapa anggarannya dan kapan waktunya, ” terang Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Kamis (25/3) di Jakarta.

RESPONS JUGA:Perpres Ekstremisme, PKS: Kok Seperti Zaman PKI

Sukamta menyambut baik menyambut progres yang dilakukan Kemenhan. Artinya, UU PSDN yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPR pada akhir 2019 lalu bisa diimplementasikan. Mantan anggota Panja RUU PSDN ini menjelaskan bahwa rekrutmen bela negara yang di dalamnya termasuk Komponen Cadangan harus dibicarakan dengan Komisi I DPR.

“Berapa yang mau direkrut, berapa anggaran yang diperlukan, bagaimana rencana pengelolaan setelah pelatihan, dan seterusnya. Dengan harapan semuanya terbuka, jelas, transparan, sehingga rakyat tak lagi resah, ” bener Sukamta.

Politisi dari Daerah Pemilihan DIY itu menguraikan pengawasan terselenggaranya program bela negara ada di DPR. Masyarakat sempat resah adanya isu wajib militer atau potensi tidak terjaminnya hak asasi manusia.
“Makanya, Kemenhan harus terus berdialog, berdiskusi dan bermusyawarah dengan Komisi I, untuk memastikan pengawasan berjalan sehingga rakyat menjadi lebih tenang, ” ucap dia.

Sukamta menghimbau rakyat agar menyampaikan kepada Komisi I DPR jika menemukan pelaksanaannya nanti ada yang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan. Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menegaskan agar selain menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya manusia (SDM), Kemenhan perlu juga untuk menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya material (barang).

“Objek Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ada dua, manusia dan barang. Yang berbentuk barang ini mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB) serta sarana dan prasarana nasional,” ujarnya.

“Kita seringkali fokus kepada bela negara, yaitu pembentukan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam aspek manusianya, tapi kita sering lupa bahwa di dalamnya juga tercakup material. Jadi seolah tidak utuh,” lanjut Sukamta.

RESPONS JUGA:Distrust Vaksinasi di DIY Masih Tinggi

Menurutnya konsep pengelolaan sumber daya material juga kompleks. Komponen cadangan tidak menyangkut manusia saja, tapi juga sumber daya material. “Komponen cadangan bersifat sukarela, iya itu untuk sumber daya manusia. Tapi komponen cadangan yang berbentuk material, sifatnya tidak sukarela,” ucapnya.

Sukamta menandaskan UU PSDN sangat strategis, karena mengatur manusia dan material sekaligus. Sehingga, konsep untuk implementasi di lapangannya harus dipastikan matang dan utuh, tidak parsial. (Age).