Pembahasan BPR Syariah Dilanjutkan

Gedung DPRD Kota Jogja

RESPONS, JOGJA – Setelah sempat batal disidangkan dalam paripurna DPRD Kota Jogja, Senin (29/3) kemarin, akhirnya Raperda Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, tetap diagendakan dalam rapat paripurna terdekat. Keputusan itu menyusul setelah pimpinan dewan melalukan komunikasi dengan pimpinan fraksi dan eksekutif.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti menjelaskan pembahasan Raperda BPR Syariah mengalami kemajuan. Meskipun sempat terdapat dinamika dalam proses pembahasan di DPRD Kota Jogja namun rencana pendirian BPR Syariah tidak lantas berhenti.

RESPONS JUGA:Raperda BPR Syariah Jogja Batal Dibahas, Pimwan Membantah

“Upaya pembentukan Perda BPR Syariah terus berjalan sebagai realisasi dari Perda No 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Jogja Tahun 2017-2022,” terang dia, melalui pers rilis, Kamis (1/4).

Ketua Fraksi PKS itu menyebutkan merujuk hasil rapat antara Pimpinan DPRD Kota Jogja beserta Seluruh Pimpinan Fraksi dan Wakil Walikota Kota Jogja disepakati bahwa pembahasan Raperda BPRS akan terus dilanjutkan. Adapun untuk tenggang waktunya, satu atau dua pekan kedepan akan dibentuk Panitia Khusus Pembahas Raperda BPRS.

Wakil Ketua Badan Kehormatan itu menjelaskan rencana pendirian BPR Syariah telah melalui proses pengkajian mendalam. Salah satu kajian itu mengenai kajian kelayakan usaha BPR Syariah oleh Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

“Itu sudah melalui kajian dari UGM, hasil kajian menyatakan bahwa pendirian BPR Syariah di Kota Jogja dinilai menjanjikan dan memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendirian BPR Syariah akan melengkapi keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja. Keberadaannya akan menambah pilihan masyarakat dalam pendanaan berbagai kegiatan ekonomi dan industri di Kota Jogja.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jogja itu menyatakan pengembangan ekonomi syariah sendiri perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi geografis, ekonomi dan sosial Kota Jogja yang mayoritas muslim. Apalagi berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia oleh OJK dalam lima tahun terakhir pertumbuhan BPR Syariah cukup menjanjikan baik dalam hal pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan maupun dana pihak ketiga.

RESPONS JUGA:Tiga Pimpinan DPRD DIY Tak Ikut Vaksin

“Maka berdasarkan berbagai potensi kemajuan Kota Jogja dengan di dibentuknya BPR Syariah maka Fraksi PKS akan berkomitmen untuk mengawal pendirian BPRS Kota Jogja hingga dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Kota Jogja, ” papar Anjar. (*/Ara).