Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, Deadlock

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta PhD. Foto : respons istimewa

RESPONS, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengalami deadlock. Masih terjadi sengketa pendapat antara Kominfo dan Komisi I DPR.

Padahal rapat Panja RUU PDP digelar selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (28-30 Juli). Namun, pembahasan tak berujung kesepakatan, justru terjadi kebuntuan. Persoalan utamanya, pihak Kominfo bersikeras untuk menempatkan lembaga otoritas pengawas data pribadi dibawah kementerian. Sementara Komisi I DPR RI menghendaki lembaga tersebut berada di bawah presiden.

RESPONS JUGA : PKS DIY Minta Gubernur Tak Ragu Tarik Rem Darurat

Menanggapi hal ini, anggota Panja PDP, Sukamta menyebut saat ini semua kembali kepada itikad baik Kominfo sebagai representasi pemerintah. “Lembaga atau badan pengawas data pribadi ini sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai standar, ” terangnya.

Selain itu, menurut Anggota Komisi I DPR itu, ada risiko penyimpangan yang bisa muncul mengingat saat ini data pribadi nilainya sangat mahal. Oleh sebab itu lembaga ini semestinya ada di bawah presiden untuk memastikan kewenangannya kuat dan mampu berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas.

“Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal,” tutur Sukamta.

RESPONS JUGA : PKS Soroti SKB ITE, Ada Dua Catatan

Pertimbangan lain yang tidak kalah strategis adalah agar lembaga pengawas ini setara dengan standar Internasional, yakni setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR).

“Kenapa harus standar? Karena kalau kita sesuai, maka data WNI kita di Eropa akan diperlakukan dan diberikan perlindungan oleh GDPR, sementara kalau tidak independen itu dianggap tidak standar. Saat ini banyak negara melakukan revisi atas Peraturan perlindungan data pribadinya untk diadaptasi dengam GDPR,” terang Sikamta.

Politisi PKS asal Yogyakarta itu menyebut pembentukan lembaga atau badan pengawas ini sangat penting karena banyak rujukan teknis tentang kewajiban pengendali data yang diatur di dalam RUU PDP. Kewajiban ini terkait dengan pengelolaan data pribadi masyarakat yang sangat penting.

RESPONS JUGA : Temui HB X, Hubungan Dengan PKS Makin Mesra?

“Masyarakat menyerahkan data mereka untuk dikelola, dari data yang bersifat umum hingga bersifat spesifik seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik hingga data keuangan dan catatan kejahatan,” jelas dia.

“Kesemuanya data yang berharga, itu sebabnya tanggung jawab pengelola data sangat besar. Maka lembaga pengawasnya juga harus memiliki otoritas yang kuat, agar mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif, ” lanjut Sukamta. (Ara/Age)

Response (1)

Comments are closed.