Pemkot Jogja Kehabisan Dana Bantuan Makan Karantina Mandiri

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja, Nurcahyo Nugroho. Foto: Respons

RESPONS, JOGJA – Anggaran bantuan permakanan bagi warga Kota Jogja yang menjalani isolasi mandiri di rumah terpaksa dihentikan. Warga yang sebelumnya mendapat bantuan makanan secara penuh, tiga kali sehari, senilai Rp600 juta dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah terserap penuh.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan sejak awal besaran anggaran bantuan makanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di selter dan di rumah, disamakan. Dalam di lapangan kini, warga yang memilih untuk karantina di kediamannya masing-masing jauh lebih banyak.

RESPONS JUGA: Pembahasan BPR Syariah Dilanjutkan

“Kalau di selter masih, duitnya masih banyak. Tapi yang non selter itu, karena kemarin disamakan anggarannya, ternyata yang non selter lebih banyak jumlahnya, sehinggga yang cepat habis anggaran yang non selter,” katanya, Senin (19/4).

Menurut Wakil Walikota Jogja itu meminta agar warga masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, untuk proses pengalihan anggaran bantuan permakanan dari selter ke non selter ini tidak membutuhkan waktu lama.

“Duitnya ada kok, tinggal soal administrasi saja.Itu tidak rumit, hanya realokasi anggaran, refokusing, dan tidak membutuhkan waktu lama. Secepatnya, karena saya sudah minta sejak dua minggu lalu, ” terangnya.

Heroe menegaskan dalam waktu dekat bantuan permakanan segera digulirkan kembali karena dana yang tersedia masih memadahi. Hanya saja, perlu dilakukan refokusing untuk menggelontorkannya.

Untuk bantuan permakanan pasca refokusing nanti juga tetap dikerjasamakan dengan pelaku usaha kecil menengah binaan Pemkot Jogja yang tergabung dalam program Gandeng-Gendong seperti sebelumnya.

“Kita harapkan tetap pakai Gandeng-Gendong, karena itu sekalian untuk mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat,” katanya.

RESPONS JUGA: Raperda BPR Syariah Jogja Batal Dibahas, Pimwan Membantah

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Nurcahyo Nugroho mengingatkan Pemkot agar tidak merolokasikan anggaran yang ada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tapi lebih baik menggunakan mekanisme anggaran belanja tidak terduga (BTT).

“Posko penanganan Covid-19 di Kelurahan, Kampung dan RW agar dicukupi kebutuhan anggaran dan fasilitas mengingat banyak mobilitas masyarakat di bulan ramadhan ini, juga untuk menghadapi lebaran, ” ucap politisi PKS, itu. (Ara/Age) 

Response (1)

Comments are closed.