Pendapatan DIY Ngedrop, Politisi PDIP ini Minta Keberpihakan Danais Tangani Pandemi

RESPONS, JOGJA – Kasus baru Covid-19 di DIY terus mengalami peningkatan. Gugus Tugas Penangangan Covid -19 di DIY mencatat kasus kematian akibat wabah bertambah signifikan pasca pergantian tahun baru 2021 ini.

Total jumlah kematian pada 1-3 Januari 2021 saja, ada 28 orang. Sedangkan keseluruhan kematian di DIY tercatat 288 kasus dari jumlah total 12.897 kasus

Menanggapi kasus Covid-19 yang kian tak terkendali, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB. Dwi Wahyu mengaku prihatin. Politisi PDIP itu merespons perlunya melakukan evaluasi dan langkah terobosan penanganan pandemi covid-19.

Dwi mengatakan evaluasi yang dimaksud khususnya pembiayaan dalam penanganan covid-19. Sebab saat ini pendapatan daerah tengah drop paska sektor pendidikan dan pariwisata ikut lumpuh.

“Kasus Corona yang semakin hari semakin tinggi, Pemerintah DIY sudah saatnya meng-evaluasi diri,” ujarnya.

Menurut Dwi, pendapatan daerah saat saat ini sedang lesu, seperti sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan pendapatan asli daerah. Ia melihat DIY setiap tahun memiliki dana utuh transfer dari pemerintah pusat yaitu dana istimewa. Tahun ini danais yang diterima DIY senilai Rp 1,3 triliun.

Dwi meminta adanya keberpihakan danais untuk menggantikan peran pendapatan daerah yang diantaranya untuk pembeayaan penanganan pandemi covid-19.

“Nah, bagaimana sekarang dana keistimewaan yang utuh itu isa menggantikan peran pendapatan daerah yang sedang drop,” usul dia.

Undang-Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012, mengamanahkan pemanfaatan danais dalam lima sektor. Yaitu pertanahan, kebudayaan, kelembagaan, tata ruang, dan pengisian jabatan gubernur/wakil gubernur.

Menurut Dwi pemanfaatan danais sebenarnya bisa ke sektor lebih kompleks dan mendesak. “Seperti urusan kesehatan dan perekonomian rakyat yang kini babak belur akibat pandemi. Makan itu Danais harus dievaluasi prioritas pemanfaatannya di tengah situasi seperti ini agar efektif dan dirasakan masyarakat,” ungkap politisi dari Daerah Pemilihan Kota Jogja, itu.

Dwi pun menyoroti penggunaan danais yang selama ini cendrung dimaknai sampit. Seperti penggunaan danais di sektor kebudayaan seolah hanya sebatas event kesenian atau produksi video-video soal tradisi saja. “Semua kegiatan yang ada di Jogja ini basisnya adalah budaya,” ujarnya.

Seluruh kegiatan di Jogja berbasis budaya didasarkan jika pemerintah DIY tahun lalu sudah mengubah nomenklatur untuk penamaan lembaga-lembaga seperti kecamatan menjadi kepanewon/kemantren dan kelurahan menjadi kalurahan atas pertimbangan basis budaya yang diatur UU Keistimewaan.

Maka menurutnya, segala urusan termasuk kesehatan dan ekonomi yang diurusi kapanewon dan kalurahan itu bisa dibiayai dengan dana keistimewaan.

“Kelurahan/Kecamatan di Jogja sudah berbasis UU keistimewaan, konsekuensinya ada pembiayaan danais di situ, jangan lagi dipakai untuk kegiatan remeh temeh, ” ujar Dwi.

RESPONS TERKAIT:

Cegah Corona, PDIP Jogja Gelontorkan Jamu

Corana, PDIP Kota Jogja Dukung Belanja Dana Tak Terduga Rp3,5 Miliar

Hindari Semalam Habis, Program Danais Perlu Diperluas

Dwi mendesak penggunaan danais harus lebih terukur. “Dinas (yang mengampu penyaluran danais) harus mengukur juga siapa yang layak masuk (sebagai penerima) danais itu,” ujarnya.

Aktivis Jogja Corrupton Watch (JCW) Baharuddin Kamba melalui keterangan resmi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat intens dalam memonitor penggunaan dana hibah itu. “Tujuannya agar penggunannya transparan dan tepat sasaran,” tandas dia. (Age)