Penyerapan Anggaran DIY Terhambat, Penyebabnya Sepele

  • Share

RESPONS, JOGJA – Penyerapan dan penggunaan anggaran di DIY, terhambat. Masalahnya sepele dan tidak subtantial, yaitu hanya karena penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih kacau.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana melihat kebijakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak konsisten dalam pemberlakuan SIPD. Sebab, Kemendagri mewajibkan seluruh daerah menggunakan sistem baru SIPD dan bagi daerah yang tidak menggunakan SIPD tidak akan dievaluasi oleh Kemendagri.

“Akibatnya Pemda DIY berusaha mentaati sepenuhnya dan ternyata sistem itu sangat rumit, tidak realistis dan paling parah adalah tidak siap digunakan, ” terang Huda, Selasa (2/2).

RESPONS JUGA: Covid-19 Melonjak, Huda Desak Pembatasan Tempat Umum

SIPD sendiri merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sistem baru itu diluncurkan melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, sejak Oktober 2019, sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Hanya saja sistem administrasi pelaporan keuangan daerah itu saat ini justru menghambat penyerapan dan penggunaan anggaran. SIPD belum dapat difungsikan semestinya. “Server tidak bisa diakses, download DIY yang keluar Provinsi Bali, petugas tidak bisa dihubungi, dan hambatan teknis yang tidak bermutu lainnya,” ungkap politisi PKS, itu.

Mengetahui kendala diatas, menurut Huda Kemendagri juga tidak segera mengambil langkah solusi, misal segera merevisi atau memperbaiki sistem. “Sehingga tujuan sistem yang baik malah menjadi repot dan kacau. Jadi, seolah percuma saja DPRD DIY mengesahkan anggaran tepat waktu tanggal 17 November tahun 2020, karena ternyata sampai saat ini anggaran tidak lancar dan tidak bisa dilaksanakan karena sistem,” beber Huda.

Huda menyatakan sebaiknya Kemendagri mengizinkan kembali ke sistem lama yang sudah berjalan. Akibat penerapan SIPD, sampai saat berbagai kegiatan termasuk penanganan covid terhambat oleh administrasi. “Saya sangat menyayangkan masalah ini. Apa mungkin Pak Menteri tidak tahu bab ini, kalau tahu mestinya buat kebijakan bukan membiarkan daerah kesulitan melaksanakan anggarannya. SIPD seolah sederhana bab sistem administrasi, tapi kenyataannya mengendalikan dan menghambat pemerintahan,” ungkap Huda.

RESPONS JUGA:Tiga Pimpinan DPRD DIY Tak Ikut Vaksin

Legislator yang mengawali aktif di DPRD Sleman sejak 2004 itu, mendesak Kemendagri memberikan solusi agar daerah dapat segera bekerja dengan semestinya. “Termasuk menangani covid dengan baik. Masak sistem wajib digunakan se-Indonesia, menangani anggaran ratusan trilyun kok tidak bermutu dan server down,” tandas Huda. (Age)

  • Share