Perpres Ekstremisme, PKS: Kok Seperti Zaman PKI

RESPONS, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 menuai sorotan. Perpres yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan terhadap permasalahan ekstremisme di lingkungan sekitar ini mendapatkan kritikan beragam dari berbagai pihak salah satunya F-PKS DPR RI.

“Apa motif pemerintah melahirkan Perpres esktremisme ini? Padahal sudah ada UU Terorisme yang dipergunakan untuk memberantas teroris. Apakah perpres ini benar-benar menyasar pencegahan tindakan terorisme atau punya motif lain. Ini yang menjadi catatan pertama dari F-F-PKS DPR RI,” terang Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam, Sukamta, Rabu (23/1).

Catatan kedua dari F-PKS menurut Doktor lulusan Inggris ini mengenai multitafsir ekstrimisme. “Tafsir ekstrimisme versi pemerintah ini berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi. Pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstrimisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya. Sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir. Misal, ada laporan dari masyarakat tentang kejadian ekstrimisme kepada kepolisian terhadap orang atau kelompok dengan keyakinan tertentu yang dianggap mendukung ekstrimisme kekerasan polisi pun akan mentafsirkan laporan secara subjektif,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI, itu.

RESPONS TERKAIT:Kapal China Blusukan, PKS: Tenggelamkan

Drone Kapal Selam Asing Nyelonong di Laut Sulsel, Pertanda Apa?

Menurut Sukamta jika pemerintah serius memberantas terorisme maka pergunakan Undang-Undang Terorisme. Selama ini UU Terorisme hanya dipergunakan untuk mengadili pelaku teroris dengan baju agama Islam. “Sedangkan kelompok pemberontak, makar di Papua tak pernah ditangani layaknya kasus terorisme namun hanya ditangani seperti kelompok kriminal bersenjata biasa,” papar dia.

Anggota DPR RI Dapil DIY ini kemudian memberikan sebuah hipotesis tentang tujuan dilahirkannya Perpres ini. “Kita sebagai bagian yang sedang diluar pemerintah yang punya agenda, mudah saja kelak membuktikan apa tujuan lahirnya perpres ini. Jika KKB Papua tidak ditangani selayaknya kasus terorisme, kemudian pemerintah menangani kasus ekstrimisme lain yang level ekstrimnya masih di bawah KKB Papua maka perpes ini memang bertujuan untuk menekan kelompok ekstrimis sesuai tafsir pemerintah bukan benar-benar bertujuan memberantas ektremisme kekerasan mengarah ke terorisme, ” ungkapnya memberikan hipotesis.

Menolak Ekstremisme

Sukamta, yang kini menjabat sebagai ketua DPP PKS Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri itu juga menyebutkan PKS menentang ektrimisme, kekerasan dan terorisme. “PKS sebagai partai Islam rahmatan lil ‘alamien, mendorong pemahaman dan tindakan yang tawasuth atau moderat, pertengahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang dia.

Pihaknya mengkuatirkan jika cara cara ekstrim digunakan justru lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Dengan pelibatan masyarakat secara masif sampai grassroot, yakni dengan mendorong masyarakat membuat laporan. “Saya kok khawatir justru ini akan membuat masyarakat makin terbelah. Akan muncul di tengah- tengah masyarakat sikap saling curiga dan saling menuding. Keterbelahan masyarakat yang bhineka dan majemuk ini akan berbahaya,” ungkapnya.

RESPONS TERKAIT:F-PKS Tegaskan Haram Normalisasi Dengan Israel

Siap Oposisi, Inilah Para Ketua Baru PKS di DIY

PKS mengharapkan pemerintah seharusnya mendorong persatuan bukan membuka ruang perpecahan. “Memperbesar energi dan aura menuju tunggal ika akan lebih kondusif daripada mendorong saling melaporkan. Kok seperti zaman PKI saja”, imbuh Sukamta

Sukamta kemudian memberikan refleksi kondisi kebangsaan bahwa saat ini rakyat Indonesia sebagian besar menganggap keadilan di negara ini timpang. Dahulu hukum tumpul bagi si kaya dan tajam bagi si miskin, kini ketimpangan bertambah. Kekebalan hukum bagi si pendukung pemerintah dan bagi para pengkritik pemerintah dipersekusi, diancam dan dibui. Indeks demokrasi juga akan memburuk, masyarakat takut berbicara menyampaikan pendapat dan aspirasi yang berbeda dengan pemerintah karena takut di cap ekstrimis. (Ara)