PKS Jogja Luncurkan Ambulance Standar Layanan Covid

  • Share
Caption : Dari kanan Ketua DPD PKS Kota Jogja, Anggota Fraksi PKS DPR RI Sukamta dan Anggota Fraksi PKS DPRD DIY M Syafi'i, saat peluncuran ambulance berstandar layanan Covid-19, di halaman Kantor DPW PKS DIY, Sabtu (11/9). Foto : respons.id

RESPONS, JOGJA – DPD PKS Kota Jogja melaunching operasional ambulance baru yang berstandar layanan pasien covid-19, Sabtu (11/9) di Kantor DPW PKS DIY. Ambulance ini dilengkapi fasilitas tabung oksigen serta tempat pasien yang memadai dan nyaman.

Ketua DPD PKS Kota Jogja Nasrul Khoiri mengatakan launching ambulans tersebut diperuntukan bagi setiap warga yang membutuhkan, tidak hanya untuk kader partai saja. “Kami juga menyiapkan driver dan co-drivernya, namun kalau warga bawa driver sendiri atau pinjam ambulans saja, silakan,” tutur Nasrul.

RESPONS JUGA : Bagi-bagi Sembako, PKS Jogja Jalankan Program 1,7 Juta Paket Sembako

Menurutnya, DPD PKS Kota Jogja sebetulnya telah memiliki ambulance, namun seiring situasi pandemi maka dibutuhkan penambahan ambulance baru. Ambulance yang dilaunching sudah memenuhi standar pelayanan pasien Covid-19. Di dalam armada dilengkapi tabung oksigen. “Sudah standar penanganan Covid-19 namun untuk pasien di luar Covid-19 ambulance juga bisa dimanfaatkan,” kata Nasrul.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan vaksinasi massal periode kedua, kepada 500 orang. Nasrul mengatajan vaksinasi tersebut merupakan bagian dari ikhtiar melindungi masyarakat dari virus Covid-19. “Meski sudah divaksin namun tidak boleh lalai. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan kurangi mobilitas,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen membantu pemerintah mengejar target capaian vaksinasi. “Maksimal Oktober cakupan selesai, diharapkan aktivitas masyarakat terlindungi program vaksin. Layanan vaksin dan ambulans ini semakin menguatkan kepercayaan kepada masyarakat, agar ke depan PKS makin eksis,” kata Nasrul.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD DIY dari Dapil Kota Jogja M Syafi’i mengatakan, momentum perubahan APBD 2021 perlu didorong adanya pengalokasian anggaran optimalisasi vaksinasi, perluasan bantuan sosial (bansos) maupun stimulasi bagi pelaku UMKM. Perubahan APBD DIY 2021 perlu diarahkan untuk menguatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

RESPONS JUGA : PKS Jogja Datangkan Ratusan Warga Ikuti Vaksinasi

Menurut dia, setidaknya terdapat tiga fokus yang perlu mendapat perhatian. Pertama, alokasi operasional dan perlengkapan pelaksanaan vaksin. Kedua, bansos untuk masyarakat terdampak yang selama ini tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Ketiga, fasilitasi bantuan modal maupun hibah barang untuk UMKM serta pelaku usaha pariwisata.

Varian Baru

Acara tersebut juga dihadiri Aggota DPR RI dari daerah pemilihan DIY dari Fraksi PKS Sukamta. Dalam sambutannya, Sukamta menyatakan, kegiatan PKS ini bagian dari upaya mendukung pemerintah menuntaskan program vaksinasi. “Layanan vaksinasi ini bagian dari melayani masyarakat tanpa memandang background suku, agama, ras dan golongan. Kita ini membantu pemerintah bukan ngrusuhi pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan, keterlibatan pihak-pihak yang selama ini memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan dan kontribusi bagi upaya percepatan program itu, perlu diapresiasi. Tidak ada istilah menggganggu jatah vaksin yang dialokasikan pemerintah untuk fasilitas kesehatan. “Vaksin tetap satu pintu di Kementerian Kesehatan. Kita tidak beli tetapi membantu menyalurkan,” kata dia.

RESPONS JUGA : Data 2 Juta Pengguna BRI Life Diduga Bocor, Sukamta : RUU PDP Harus Segera Rampung

Alumnus S3 Manchester University Inggris ini menyatakan, pemerintah juga perlu memberikan perhatian atas munculnya varian baru Covid-19, Mu. Organisasi kesehatan dunia atau WHO memberi perhatian pada varian baru ini. “Varian Mu saat ini menjadi perhatian WHO, selain kebal vaksin juga mampu menyerang orang-orang yang pernah terpapar Covid-19. Dikabarkan Mu sudah menyebar ke 39 negara,” ucap Sukamta. (Ara/Age).

  • Share