PPKM di DIY, Dewan : Tak Boleh Satupun Rakyat yang Kelaparan

  • Share
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Foto : respons istimewa

RESPONS, JOGJA – Memasuki masa PPKM Darurat Covid-19 yang secara resmi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk wilayah Jawa Bali mulai 3-20 Juli 2021, Pemerintah Daerah wajib menjamin kehidupan warga yang terdampak pandemi penyakit menular tersebut termasuk aspek kehidupan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Daerah, selain harus bekerja keras tangani pelayanan kesehatan untuk masyarakat, harus punya skema strategi agenda pemulihan ekonomi bagi rakyat. Secara ekonomi rakyat harus dibangkitkan, ini penting sebab seluruh sektor terdampak pandemi,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam keterangan tertulis yang diterima respons.id, Senin (5/7).

Diakui, kondisi perekonomian yang ada saat ini memang tertekan akibat terdampak covid-19. Adanya pembatasan aneka kegiatan dalam aktifitas warga sesuai aturan yang ada dj PPKM Darurat jelas mengurangi aktifitas perekonomian.

RESPONS JUGA : Komisi A Minta Instruksi Gubernur Melekat Anggaran Gugas

Kehidupan warga yang terdampak covid-19 butuh dijamin Pemerintah Daerah agar terpenuhi kebutuhan pokoknya.

“Pemda bisa alokasikan APBD DIY untuk siapkan skema pemulihan ekonomi. Bagaimanapun, kebijakan pemulihan ekonomi rakyat harus bisa segera di bangkitkan seiring dengan penguatan sistem pelayanan kesehatan kepada warga. Tidak boleh satupun rakyat yang kelaparan,” kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan laporan Germas Cov DIY per Senin, 4 Juli 2021 untuk kasus terkonfirmasi positif menurun menjadi 1465 kasus dari sebelumnya 1615 kasus. Kasus kematian masih cukup tinggi yaitu 32 meninggal. Kasus kematian terbanyak ada di Kulonprogo dengan 11 kasus. Angka kematian menurun dari 2,6 persen menjadi 2,59 persen.

RESPONS JUGA : Komisi A DPRD DIY Dorong Penyelarasan Anggaran Penanganan Covid19

Angka kesembuhan menurun menjadi 76,18 persen dari sebelumnya 79,93 persen. “Selain aspek ekonomi rakyat yang harus diperjuangkan. Ada aspek lain yang harus diperjuangkan, diantaranya adalah jaminan kebutuhan pangan bagi warga terdampak khususnya yang sedang melalukan isolasi mandiri. Yang lainnya, percepatan belanja APBD untuk membeli produk rakyat yang digunakan untuk mendukung penanggulangan covid maupun operasional pemda. Misalnya beli masker kan bisa di Jogja atau belanja lainnya. Intinya APBD harus dibelanjakan di DIY agar perekonomian rakyat bergerak”, kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, itu. (*/Ara/Age) 

  • Share