Putusan Penolakan KLB Demokrat Bukan Hadiah

DPD Partai Demokrat DIY saat mendatangi Kanwil Kemenkumham DIY, untuk menolak kepengurusan hasil KLB Kubu Moeldoko.

RESPONS, JOGJA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) telah memutuskan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (31/3) menegaskan pemerintah tidak mungkin lagi memproses telaah lanjutan terhadap KLB Demokrat di Deli Serdang pada (5/3/) lalu. Sebab, dokumen tersebut tidak memenuhi syarat. “Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi (diproses),” Jelas Yasonna, Rabu (31/3).

RESPONS JUGA:Ketua Demokrat Sleman Resmi Diganti

Keputusan pemerintah yang menolak pengajuan KLB Demokrat kubu Moeldoko tersebut, mendapatkan sambutan positif pengurus Demokrat hingga di daerah, termasuk di DIY. DPD Partai Demokrat DIY yang selama ini konsisten mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai keputusan pemerintah atas penolakan KLB Demokrat sebagai sikap obyektif yang mendasarkan pada ketentuan hukum dan makanisme kepartaian.

“Ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan-aturan kepartaian itu yang terpenting, ” terang Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY, Freeda Mustika Sari, saat dihubungi melalui handphone, Rabu (31/3).

RESPONS JUGA:Buntut KLB, Demokrat DIY Pecat Dua Ketua DPC

Ditanya, putusan kemenkumham menjadi semacam hadiah bagi Demokrat dibawah kepemimpinan AHY?, “Ini bukan soal hadiah, ini murni berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku, ” terangnya.

Ditanya lagi, dengan telah tertolaknya kubu KLB Moeldoko, apakah berpengaruh terhadap posisi Demokrat yang selama ini di jalur oposisi?, “Sudah menjadi arahan dari Pusat, tetap dalam oposisi,” jawab tegas Freeda.

Freeda yang juga menjabat sebagai Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Sleman mengaku akan fokus pada pembenahan struktur partai sampai tingkat ranting. Bagaimana dengan bekas Ketua DPC Partai Demokrat di DIY yang dipecat karena menghadiri KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara lalu, apakah dimaafkan? “Kalau dimaafkan, ya dimaafkan. Namanya manusia. Tapi sesuai aturan organisasi tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara itu AHY dalam pers rilisnya, mengucapkan syukur atas keputusan Kemenkum-HAM. Keputusan pemerintah ini, tambah dia, adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air. (Ara)