Rawan Cyber Crime, Foto Pribadi Sebaiknya Tidak Diumbar di Medsos

  • Share

RESPONS.id – Media sosial (Medsos) saat ini seolah telah menjadi pusat untuk menyalurkan berbagai hal, salah satunya mengeshare foto-foto pribadi. Namun, kecendrungan orang mengumbar foto-foto pribadi di medsos ternyata bukan tanpa resiko. Sebab, ada kerawanan terjadinya cyber crime, mengingat belum ada payung hukum yang mengaturnya.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pentingnya keamanan data pribadi. Di era digital saat ini keamanan data pribadi menjadi urgen karena itu pemerintah harus menjaga dan menjaminnya, agar tidak digunakan untuk kejahatan.

“(Keamanan data pribadi) bisa dimulai dari masing-masing,” katanya saat diskusi publik bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertajuk Tantangan Teknologi Digital pada Bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Informasi dalam Rangka Redesain USO, di Yogyakarta, Senin, (11/11/2019).

Keamanan data pribadi salah satu diantaranya adalah foto-foto pribadi. Di era digital saat ini foto atau gambar bisa direkayasa sedemikian rupa seolah-seolah benar adanya. Bahkan, selembar foto bisa dibuat bisa bicara dengan dubbing suara yang mirip orang yang ada di foto itu.

“Bisa dimanipulasi seolah benar-benat hidup. Apalagi gambar 3D,” katanya.

Politisi PKS asal dapil DIY itu memberikan contoh foto mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah direkayasa sedemikian rupa oleh seseorang untuk menyerang Presiden Donald Trump. Padahal hanya foto, namun direkayasa layaknya video, yang bisa bergerak dan berbicara. “Isinya menyerang Trump,” lanjut dia.

Ia mengungkapkan sebaiknya foto identitas seseorang tidak diumbar di media sosial seperti Facebook, Instagram dan medsoa lainnya. Hal itu rawan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengaturnya jika terjadi cyber crime.

Ia mengaku prihatin kejahatan digital saat ini semakin berkembang pesat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Di satu sisi belum ada kepastian hukum yang menjeranya. “Karena itu, salah satu upaya menangkal cyber crime adalah merevisi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),” desak dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPR RI itu mendesak revisi KUHP harus menjangkau kejahatan digital. Kejahatan digital menjadi gegar budaya yang sudah menyerang setiap bidang seperti kesehatan, perdagangan, sosial dan keuangan atau pebankan.

Memasukan cyber crime dalam revisi KUHP menjadi keharusan. “Mumpung KHUP akan direvisi konten kejahatan digital harus diwadahi. Kalau sampai tidak dimasukkan revisi KHUP maka Indonesia kembali tertinggal 20 tahun dengan negara di Eropa yang sama-sama mengalami gegar budaya,” katanya.

Ketugasan pembahasan revisi KUHP sendiri dibawah Komisi III DPR. “Benar di Komisi III, namun kami siap memberikan masukan. Ingat kejahatan digital akan terus berkembang seiring dengan laju digital,” ujar dia.

Sementara itu Tenaga Ahli Redesain Universal Service Obloigation (USO) Kemenkominfo Gun Gun Siswadi mengatakan untuk membentenginya masyarakat perlu diberdayakan. (Ara)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.