Soal Darurat Militer, PKS Sebut Muhadjir Ngawur

  • Share
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI saat diwawancarai media di Gedung DPR RI, Senayan. Foto : respons istimewa

RESPONS, JAKARTA – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyebutkan Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19, mendapatkan sanggahan dari PKS.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, menilai pernyataan Menko PMK tersebut ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

RESPONS JUGA :  RS Sarjito Krisis Oksigen, Sukamta : Pemerintah Segera Turun Tangan

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas. Ini bisa mengacaukan upaya penanganan pandemi secara komprehensif karena masyarakat akan dibingungkan dengan istilah-istilah yang tidak jelas maksudnya,” terang Sukmta dalam keterangan tertulis yang diterima respons.id, Sabtu (17/7).

Menurut Sukamta, istilah darurat militer punya definisi tersendiri yang dijelaskan dalam Perpu 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Sementara jika saat ini dinyatakan sebagai darurat militer, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) setiap mobilisasi TNI Polri harus dengan persetujuaan DPR.

“Sampai sekarang tidak pernah DPR dimintai persetujuaan soal mobilisasi TNI. Jadi pak menteri jangan asal menggunakan istilah, karena ada konsekuensi hukumnya. Belum lagi daerah-daerah yang dinyatakan darurat akan dipimpin komandan militer. Kan tidak seperti itu kondisinya. Saya pandang persoalan wabah virus saat ini rujukannya UU Nomor 20 tahun 2018 tetang Kekarantinaan Kesehatan. Perangkat di UU ini sudah sangat jelas, termasuk soal karantina wilayah atau lockdown yang bisa digunakan untuk pengendalian pandemi,” papar Sukamta.

RESPONS JUGA : DPR Anggap Satgas Covid-19 APES

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini meminta Muhajir untuk lebih memahami Undang-Undang. Hal ini supaya pengerahan TNI POLRI dalam penanganan covid dikerangkakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundangan

“Silahkan pemerintah libatkan TNI POLRI, tetapi harus dengan ketugasan yang jelas dan terukur sehingga upaya pengendalian lonjakan covid bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. (Ara/Age).

  • Share