Tangani Corona, DPRD DIY Minta BPK Permudah Penggunaan Dana Tak Terduga

RESPONS.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta memahami terkait kondisi pandemi virus Corona Desease 2019 (Covid-19), di DIY. Mereka diminta memberikan keluasaan kepada dinas maupun instansi mengeksekusi penggunaan anggaran untuk penanganan wabah virus Corona di DIY.

Demikian dikemukakan salah satu Pimpinan DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Huda meminta dukungan kepada BPK dan APH seperti kepolisian, kejaksaan, atau bahkan KPK perihal prosesi penganggaran dalam penangananan wabah virus Corona khususnya di DIY.

“Saat ini petugas kesehatan mengeluh mereka tidak aman karena tidak pakai alat pelindung diri (APD) memadai ketika merawat pasien, sisi lain pihak RS dan Pemda merasa khawatir jika mereka mengadakan dalam jumlah banyak akan dipermasalahkan oleh APH, nantinya, “terang Huda, Sabtu (21/3/2020).

Wakil Ketua I DPRD DIY itu menyebutkan permohonan kerjasama dari pihak APH memberikan rasa aman dengan statemen atau surat resmi kepada Pemda DIY. “Pak Gubernur kemarin telah mengeluarkan surat tentang tanggap darurat di DIY jadi prosedur anggaran terkait itu juga berlaku, ” tutur Huda.

Politisi PKS itu menjelaskan, DIY berencana menggunakan sama tidak terduga, tentunya dengan prosedur dan regulasi yang jelas. “Hambatan yang ada saat  ini adalah rasa takut dan khawatir nanti akan dipermasalahkan APH. Permasalahan inilah yang menjadi hambatan berbagai pengadaan keperluan alat kesehatan, ” ungkapnya.

Lebih lanjut Huda mengatakan dalam kondisi ancaman wabah virus Corona  saat ini harga melambung tinggi karena langkanya barang. Itulah, yang kemudian menakutkan Pemda DIY dan pihak Rumah Sakit (RS).

“Saya himbau agar rekan-rekan pengusaha atau produsen alkes (alat kesehatan) jangan memanfaatkan situasi sulit ini untuk mencari keuntungan setinggi tingginya,” ucap dia.

Seperti diketahui saat ini harga masker, hand sanitizer, APD dan alat kesehatan pendukung lainnya melambung tinggi hingga tidak wajar, disaat masyarakat membutuhkan.

Huda tidak menginginkan peristiwa seperti DKI terjadi, banyak dokter dan perawat terpaksa di rumahkan karena terpapar virus corona, sementara tenaga dan keahlian mereka sangat diperlukan. “Jika ini terjadi akan tambah menyulitkan masyarakat, ” urai Huda.

Sebelumnya, Komisi A DPRD DIY juga memberikan persetujuan penggunaan dana tidak terduga dari APBD DIY 2020 senilai Rp14,8 miliar. Penggunaan dana untuk mendukung penanganan wabah virus Covid-19.

“Kami dari Komisi A DPRD DIY menyetujui penggunaan dana tidak terduga dengan dasar hukum mengacu regulasi yang ada, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 tahun 2020,” terang Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat menggelar keterangan pers di Gedung DPRD DIY, Rabu (18/3/2020). (Ara)