Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Ribuan Pekerja Rokok Siap Turun Jalan

RESPONS.id – Rencana pemerintah menaikan cukai rokok menimbulkan gejolak bagi para pekerja industri rokok. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP-RTMM) menentang rencana kenaikan cukai rokok karena berpotensi menghilangkan pekerjaan ratusan ribu karyaawan perusahaan rokok.

Pimpinan Pusat FSP-RTMM Riba Wati ada sekitar 247.000 orang dari seluruh Indonesia yang tergabung di Serikat Pekerja RTMM. Semua anggota merasa keberatan jika akhirnya pemerintah menaikkan cukai rokok. Sebab mengancam penurunan produksi rokok karena penjualan berkurang serta hilangnya pekerjaan para karyawan perusahaan rokok.

“Yang jelas akan mengganggu kelangsungkan hidup industri tembakau, padahal industri itu menjadi sawah ladang kami mencari penghidupan,” terangnya dalam keterangan persnya Jumat (20/9).

Menurutnya upaya advokasi tengah dilakukan FSP-RTMM meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mengurungkan kenaikan cukai rokok. “Kami akan melakukan audiensi untuk meminta agar rencana kenaikan cukai rokok dibatalkan,” terangnya.

Namun jika upaya audiensi tidak menemui titik temu, pihaknya pun akan menggelar aksi besar-besaran untuk menentang rencana pemerintah tersebut. Sesuai rencana demonstrasi itu akan digelar pekan depan. Khusus di Jakarta aksi akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan dalam waktu bersamaan juga akan digelar demontrasi di setiap daerah. Seperti di DIY rencana aksi dilakanakan di Kantor Gubernur dan DPRD DIY.

“Untuk di Jakarta sementara 5.000 massa yang akan kami kerahkan,” katanya.
Sekretaris Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Syaifudin menyatakan saat ini jumlah karyawan perusahaan rokok di Jawa berjumlah 48.000 orang dari total 38 perusahaan yang tergabung di MPSI. Di luar itu masih ada puluhan ribu karyawan yang perusahaannya tidak tergabung di MPSI.

Menurutnya saat ini para karyawan sedang dihantui ketakutan jika terjadi kenaikan cukai rokok yang sangat tinggi. “Rokok pasti tidak laku kemudian ada PHK, harga sekarang belum berubah tetapi indikasi kenaikan sudah mulai, pekan kemarin beberapa perusahaan sudah meliburkan karyawan selama tiga hari karena tidak laku dan stoknya sudah terlalu banyak,” katanya.

Ketua Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Joko wahyudi mengatakan siap menggerakkan para pekerja di industri rokok di seluruh Indonesia jika kenaikan cukai rokok tetap dilakukan. Menurutnya saat ini perusahaan rokok sedang ditimpa banyak persoalan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Terutama terkait kenaikan cukai rokok sebanyak 23% dan kenaikan harga jual rokok sebanyak 35%. Joko menyesalkan jika kenaikan itu disamakan antara produk sigaret kretek dengan tangan dan sigaret kretek dengan mesin. Alasannya, satu mesin saja sepadan dengan 7.000 pekerja sehingga biaya operasional produksi berbeda, akibatnya sangat memberatkan bagi sigaret kretek tangan.

Menurutnya sigaret kretek tangan (SKT) memiliki nilai warisan budaya nasional yang sebenenarnya harus dilestarikan karena jika tidak berpotensi diambil negara lain. SKT ini hanya ada di Indonesia yang mestinya mendapatkan perhatian khusus karena produksinya dengan tangan. Jika terdampak kenaikan maka ada ratusan ribu karyawan SKT yang berpotensi kehilangan pekerjaan. Ia tidak yakin pemerintah mampu menyiapkan pekerjaan bagi mereka yang ketika terdampak harus dirumahkan.

Sehingga SKT ini harus dipertahankan karena heritage, selain itu ada unsur padat karya yang dampaknya baik untuk petani tembakau. Konsumsi tembakau untuk rokok kretek tangan 100 persen dalam negeri ,” katanya.

Joko turut mengkhawatirkan masuknya perusahaan rokok asing dengan cara mengakuisisi perusahaan rokok kecil di Indonesia kemudian mengajukan penambahan kuota produksi menjadi 1 miliar batang per tahun. Jika permintaan itu disetujui pemerintah, maka negara dan perusahaan rokok lokal sangat dirugikan. Karena dengan disetujuinya produksi 1 miliar batang mereka tetap berada di golongan satu dengan membayar cukai yang rendah.

“Jika itu dikabulkan produksi kami yang sekarang berada golongan 1 akan terambil semua dan mereka tarifnya murah karena masuk di golongan II dengan membeli perusahaan kecil tadi, pemerintah juga ikut dirugikan,” pungkas dia. (Ara)

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.