Tutup Percaloan Izin Usaha, Rifki Minta UMKM Jogja Terapkan Cara Baru

  • Share
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listianto menyampaikan sosialisasi pengurusan izin usaha yang efektif dan terhindar dari praktik percaloan, bertempat di Hotel Grand Zuhri, jalan Mangkubumi, Jogja, Selasa (2/11/2001). Foto : respons istimewa

RESPONS, JOGJA – Proses pengurusan izin usaha seringkali berjalan berbelit belit dan tak terhindar dari praktik-praktik percaloan. Karena itu diperlukan mekanisme baru dalam pengurusan izin usaha untuk mempermudah pengurusan izin usaha sekaligus menutup rapat terjadinya percaloan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Jogja beberapa bulan terakhir ini menyelenggarakan rangkaian sosialisasi Online Single Submission (OSS) berbasis resiko atau disebut Risk Based Approach (RBA).

RESPONS JUGA : APD, Ambulance Masih Minim, Rifki Dorong Pemkot Fasilitasi Relawan

Program perijinan online terpadu sendiri merupakan breakdown dari Undang Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja. Didalamnya menerangkan 11 cakupan dan terdapat tiga cakupan terkait dengan OSS.

Tiga hal itu mengenai perijinan berusaha, dukungan koperasi dan UMKM, dan kemudahan berusaha. Adapun turunan daribl UU Nomor 11 tahun 2020 adalah PP 5/2021, yang merupakan penyempurnaan dari PP 24/2018 tentang berijinan berusaha.

DPM PTSP Kota Jogja dalam melakukan sosialisasi menyasar kelompok kelompok usaha perkotaan. Antara lain koperasi, pelaku usaha pariwisata dan UMKM.

Pada hari Selasa (2/11/2021), diselenggarakan sosialisasi yang bertempat di Hotel Grand Zuhri, jalan Mangkubumi, Jogja. Untuk kepesertaan melibatkan pelaku UMKM dari Kemantren Gondomanan dan Ngampilan. Adapun 12 kemantren lainnya sudah dilaksanakan sosialisasi sebelumnya.

RESPONS JUGA : Sapa Warga, Rifki Listianto Siap Perjuangkan Aspirasi

Komisi B DPRD Kota Jogja sebagai mitra kerja DPM PTSP hadir memberikan pencerahan dan memotivasi para pelaku pelaku UMKM. Sosialisasi ini meliputi pembuatan ataupun pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan OSS. NIB sendiri merupakan nomer identitas pelaku UMKM yang berfungsi untuk mengurus usaha terkait lainnya.

“Pengurusan dengan OSS RBA ini memberi manfaat bagi UMKM yaitu perijinan cepat, tidak membayar, syarat khusus tidak ada, NIB langsung diperoleh, dan tentunya tidak perlu datang ke dinas terkait untuk mengurus, ” terang Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Rifki Listianto.

Politisi PAN itu mengatakan pengurusan dengan OSS RBA berjalan secara efektif dan efisien dengan banyak kemudahanan. Mekanisme pengurusannya sendiri mendapatkan support oleh DPM PTSP berupa pendampingan.

RESPONS JUGA : Lantik Pengurus 14 Cabang, PAN Jogja Tetap Solid

“Hal tersebut dirasa sudah menutup rapat praktik-praktik percaloan dan hal-hal yang diistilahkan melalui jalan belakang, karena memang semua langkah bisa terpantau secara online,” terang Rifki. (Ara/Age).

  • Share