Walikota Jogja Cabut BPR Syariah, Dewan Nilai Ingkar Janji, Tak Rasional

Gedung DPRD Kota Jogja

RESPONS, JOGJA – Walikota Jogja Haryadi Suyuti mencabut kembali raperda terkait pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembeayaan Rakyat (BPR) Syariah yang telah masuk RPJMD. Penarikan tersebut tercantum dalam surat resmi perihal perubahan program pembentukan perda APBD Perubahan 2021, yang dikirim kepada DPRD Kota Jogja, pada 19 Agustus 2021, lalu.

Surat tersebut menyebutkan berdasarkan surat Walikota Jogja Nomor: 188/825 tanggal 19 Maret 2021 perihal pengiriman raperda, maka mempertimbangkan dua hal. Pertama , adanya penggabungan bank syariah milik pemerintah menjadi satu perusahaan yaitu Bank syariah Indonesia, yang mengakibatkan perubahan peta bisnis di perbankan syariah. Kedua, adanya pemisahan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY secara mandiri.

“Maka Pemerintah Kota Jogja akan lebih baik melakukan penyertaan modal kepasa BPD DIY Syariah,” tulis dalam surat tersebut.

Atas pertimbangan tersebut, Pemkot Jogja bermaksud menarik kembali Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Syariah Jogja, beserta dokumen kelengkapannya.

RESPONS JUGA : Bongkar Kredit Fiktif Rp27,6 Miliar di Bank Jogja

Walikota Dinilai Ingkar Janji

Pencabutan daperda BPR Syariah tersebut tidak diperkirakan oleh kalangan legisilatif. Pasalnya, selain telah terjamin dalam RPJMD, Raperda tersebut merupakan janji kampanye Haryadi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Jogja, Rifki Listianto, menyampaikan kekecewaannya atas pencabutan raperda BPR Syariah.

Menurut Rifki apapun alasan yang diutarakan Walikota, ia tetap melihat bahwa Walikota sudah mengingkari, atau menyimpang dari janji kampanye sebagai pemenang Pilkada 2017 silam. Sebab, munculnya BPR Syariah berasal dari RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, sehinggga amanat tersebut otomatis melekat.

“Artinya, pembentukan BPR Syariah merupakan produk bersama antara Pemkot dengan DPRD, dan sudah seharusnya kita konsisten dan menghormati keputusan itu,” katanya, Jumat (27/8).

Di samping itu, lanjutnya, dari aspek jenis usaha, BPR Syariah memiliki bidang garapan yang sah dan menjadi salah satu strategi pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada UU Cipta Kerja. Dalam undang-undang itu, sudah jelas diamanatkan penguatan sektor ekonomi syariah.

“Bank syariah ini sudah jadi kebutuhan masyarakat. Terbukti, semua perbankan mempunyai usaha bank syariah juga dan secara bisnis ada ceruknya sendiri, sehingga itu tidak mengganggu segmen konvensional,” ujarnya.

RESPONS JUGA : Berpakaian Adat, PAN Jogja Peringati HUT RI Ke-76 Tahun

Ia pun berharap, warga masyrakat bisa mengetahui sikap Fraksi PAN mengenai pengusulan BPR Syariah, yang konsisten melakukan pengawalan hingga sekarang. “Masyarakat akan tahu, anggota dewan yang konsisten dengan keputusannya, atau janjinya sendiri. Jangan sampai ini menjadi catatan masyarakat bahwa anggota DPRD tidak bisa dipegang janjinya,” tandasnya.

Komitmen Walikota Dipertanyakan

Respons tak bisa menerima penjelasan Walikota juga terlontar dari Anggota Bapemperda DPRD Kota Jogja Muhammad Fauzan. Ia meminta eksekutif memberikan alasan detail dan rasional yang mengajukan penarikan raperda BPR Syariah. Fauzan menegaskan argumen yang disampaikan Walikota tersebut, lemah.

“Penggabungan Bank Syariah Nasional tidak terkait langsung dengan BPR Syariah,” katanya.

RESPONS JUGA : Bagi-bagi Sembako, PKS Jogja Jalankan Program 1,7 Juta Paket Sembako

Politisi PKS itu juga mengungkapkan pemisahan BPD Syariah tidak bisa menjadi alasan lantaran ada perbedaan skala prioritas kebijakan. BPR Syariah jelas – jelas kebijakan yang tercantum dalam RPJMD, sementara BPD Syariah nantinya urusan penyetoran modal.

Menurutnya, upaya pembentukan BPR Syariah yang menjadi janji kampanye sekaligus visi misi Kepala Daerah dan telah menjadi kesepakatan bersama DPRD Kota Jogja dan telah dituangkan dalam raperda RPJMD, akan dibatalkan secara sepihak oleh Walikota.

“Kami di DPRD mempertanyakan komitmen Walikota menjalankan raperda RPJMD secara konsisten,” ucap Wakil Ketua Komisi A, itu. (Ara/age)